SUMBAWA BESAR, SR (07/06/2016)
Hari ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bappeda mulai menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Kegiatan yang digelar di aula lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini untuk menyusun dokumen perencanaan daerah periode lima tahun.
Kepala Bappeda Sumbawa, Ir Iskandar, M.Ec.,Dev dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagai forum antar pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, dalam rangka memberikan pemikiran, saran, pendapat dan masukan untuk menentukan program prioritas Kabupaten Sumbawa lima tahun ke depan. Selain itu, Musrenbang RPJMD adalah untuk memperoleh masukan agar penyusunan RPJMD dapat terintegrasi dan bersinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi kelembagaan maupun antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Musrenbang RPJMD ini sebut Ande—akrab Ia disapa, diikuti 300 peserta terdiri dari unsur pemerintah, delegasi, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Sementara Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Karim Marasabessy, S.Pi., MM dalam sambutan singkatnya menyebutkan hasil evaluasi pihaknya RPJMD Kabupaten Sumbawa sudah sejalan dengan RPJMD provinsi dan nasional. Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus dibenahi. “Ada 156 indikator yang harus dicapai, tapi yang prioritas yang didahulukan,” katanya, seraya berharap dokumen RPJMD bisa segera diselesaikan mengingat Pemprov menyediakan waktu selama 15 hari untuk memeriksa dokumen RPJMD seluruh kabupaten/kota di NTB.
Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc saat membuka kegiatan itu mengatakan, periode 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025. “Di dalam pembangunan lima tahun kedepan ini, kita ingin mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021, yaitu “terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong-royong,” ungkapnya.
Ada tujuh misi yang harus diimplementasikan, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal, dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktifitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama, serta memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan local.
Ketujuh misi tersebut, lanjut Bupati, akan diaktualisasikan melalui berbagai program pembangunan, yang pada gilirannya akan diformulasikan dalam proses penganggaran dan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan setiap tahunnya. “Melalui kesempatan ini, saya ingin tekankan kembali bahwa formulasi RPJMD yang hari ini kita bahas pada forum musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah ini, penting untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga postur APBD-APBD yang akan lahir dalam periode tahun 2016-2021 akan mencerminkan APBD pro rakyat,” harap Haji Husni sapaan akrab Bupati Sumbawa.
Rakyat membutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Rakyat membutuhkan peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik yang mudah, murah, cepat, efektif dan transparan yang didukung oleh birokrasi yang bersih dan handal. “Di beberapa kawasan terisolir, rakyat kita sangat membutuhkan peningkatan aksesibilitas wilayah, membutuhkan ruang bagi pengembangan potensi unggulan daerah, serta lingkungan hidup yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dan proses-proses pengelolaan sumberdaya alam yang berkeseimbangan yang didukung oleh masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama, masyarakat yang senantiasa memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan local,” bebernya.
Karena itu, program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun harus mengedepankan peningkatan kualitas infrastruktur publik, seperti kondisi jalan yang harus 100 % mantap, perbaikan kondisi fasilitas kesehatan yang memadai seperti pembangunan RSUD, perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dan berbagai program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Dalam hal penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil evaluasi BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 lalu, Kabupaten Sumbawa kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan tersebut merupakan ke-4 kalinya diperoleh Kabupaten Sumbawa yang secara konsisten menyelenggarakan penatausaahaan keuangan daerah yang mengacu pada kepatuhan ketentuan yang berlaku dan sistem pengendalian internal yang efektif, serta secara simultan melakukan tindak lanjut yang disarankan oleh BPK RI. “Ini penting saya sampaikan, bahwa keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat kerja keras semua pihak. Namun yang lebih penting bagaimana raihan prestasi ini mampu kita pertahankan di masa mendatang atau bahkan ditingkatkan serta bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara efektif. Saya berharap kepada para peserta Musrenbang agar fokus dan proaktif dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah 2016-2021,” demikian Bupati Sumbawa. (JEN/SR)
