Tersisa 4 Kasus Korupsi Dituntaskan Juni ini

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (06/06/2016)

Deadline yang diberikan Kejaksaan Tinggi NTB kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa agar semua kasus yang berada di tingkat penyidikan tuntas hingga akhir Juni 2016, seperti bisa tercapai. Ada 7 kasus yang harus dituntaskan. Dari sejumlah kasus tersebut sudah 3 kasus yang telah selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. “Kami optimis bisa menyelesaikannya sampai akhir Juni ini,” kata Kajari Sumbawa, Paryono SH MH saat dikonfirmasi SAMAWAREA di ruang kerjanya, Senin (6/6).

Didampingi Kasi Intelijen, Erwin Indra Praja SH MH, Kajari menyebutkan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan 3 dari 7 kasus yang menjadi atensi Kejati NTB. Tiga kasus ini adalah PNPM Empang dengan tersangka Cahya Fardani. Mantan Ketua UPK PNPM tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan sedang menjalani proses persidangan. Kemudian kasus Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Disnakertrans Sumbawa dengan dua orang tersangka, Ida Nurul Wahidah dan Hendrikus. Beberapa hari lalu keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan kini menunggu penetapan jadwal sidang perdana. Selanjutnya kasus Rumah Adat Sumbawa Barat dengan tersangka Yahya Soud. Berkasnya sudah lengkap dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan Pengadilan Tipikor untuk proses persidangan. “Jadi ada empat tersangka dari tiga kasus yang berhasil kami selesaikan,” sebutnya.

Artinya masih ada 4 kasus lainnya dan saat ini dalam proses penyelesaian berkas. Adalah kasus Embung Sebewe dengan tiga orang tersangka, dan pengadaan kapal perintis Dishub Sumbawa yang menetapkan dua orang tersangka. Selain itu kasus penyalahgunaan dana ADD Desa Bukit Damai Maluk KSB dengan tersangka Mashuri dan PNPM Lunyuk tersangkanya, Tri Saputra. Untuk dua kasus ini tersangkanya kabur dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebelumnya kasus dana ADD Bukit Damai Tahun 2011 ini menetapkan dua orang tersangka. Satu tersangka, Abdul Manan telah menjalani proses persidangan dengan vonis 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 51 juta. Namun Abdul Manan mengajukan banding. Sedangkan Mashuri yang merupakan sekdes setempat kabur ketika berkasnya telah dinyatakan lengkap (P21). “Keempat kasus ini tinggal menunggu pemeriksaan saksi ahli dari BPKP yang rencananya akan memberikan keterangan dalam waktu dekat. Jadi insya Allah kami bisa menyelesaikan 7 kasus sesuai deadline waktu yang diberikan kejaksaan tinggi,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Polisi Latihan SAR untuk Siapsiaga Atasi Bencana

No More Posts Available.

No more pages to load.