Desakan PAW Abi Mang dan Agus Salim Dinilai Terlalu Over

oleh -7 views

SUMBAWA BESAR, SR (05/06/2016)

Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, Dr. Drs. A. Rahman Alamudy SH M.Si meminta kubu H Farhan Bulkiyah SP—Ahmadul Kusasih SH untuk bisa bersabar dan tidak terlalu berambisi mendongkelnya di DPRD Sumbawa melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). “Sebaiknya kita collingdown, jangan terlalu over. Kita ikuti alur selanjutnya. Tidak usah mendesak-mendesak dan melakukan upaya yang macam-macam. Marilah kita saling menjaga dan menghormati,” kata Abi Mang—akrab politisi yang mengaku telah berkarat dan malang melintang di dunia politik sebagai kader Golkar sejak Tahun 1980.

Usulan PAW yang masuk ke DPRD Sumbawa untuk dirinya dan Agus Salim Okak, menurut Abi Mang, diajukan oleh pengurus Golkar yang belum memiliki legalitas. Karena itu pimpinan DPRD tidak memiliki kewajiban untuk meneruskan usulan tersebut. Selain itu dalam melakukan PAW harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan hal itu sudah diatur di dalam UU MD3 No. 17 Tahun 2014. “Jadi kami minta sabar sedikit, janganlah terlalu berambisi,” ucapnya.

Seperti diberitakan, usulan PAW terhadap Abi Mang dan Agus Salim sebagai anggota Fraksi Golkar DPRD Sumbawa diajukan H Farhan Bulkiyah SP dan Ahmadul Kusasih SH. Usulan ini tidak memiliki legal standing karena Haji Farhan dan Ahmadul adalah produk Musdalub Golkar di Mataram 23 Maret 2015 yang saat itu masih terjadi kepengurusan ganda. Kepengurusan itupun secara tidak langsung dianulir menyusul adanya SK Kemenkumham yang mengembalikan ke kepengurusan Munas Riau. Artinya Abi Mang adalah Ketua DPD Golkar Sumbawa yang sah. Selain itu ketika surat pemberhentian Abi Mang dan dua kader lainnya, masih terjadi status quo atau kekosongan jabatan di pucuk pimpinan Partai Golkar. Hal ini menyusul pencabutan SK Munas Ancol oleh Menkumham dan tidak menerbitkan SK Munas Bali. Dengan kondisi itu otomatis terjadi kevakuman kepengurusan. Untuk mengatasi kevakuman ini Menkumham menerbitkan SK tertanggal 28 Januari mengembalikan ke kepengurusan Munas Riau hingga 25 April 2015. Sehari kemudian, 26 April, Menkumham kembali mengeluarkan SK untuk kepengurusan gabungan dalam rangka penyelenggaraan Munaslub rekonsiliasi. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Bertambah Jabatan Eselon II yang Lowong di KSB

No More Posts Available.

No more pages to load.