Mutasi Kian Dekat, Pejabat Eselon II Diassesment

oleh -141 Dilihat

SUMBAWA BESAR, SR (01/06/2016)

Puluhan pejabat eselon II di lingkup Pemkab Sumbawa mengikuti assessment kompetensi. Kegiatan yang digelar di Lantai III Kantor Bupati, Rabu (1/6) untuk mengukur kemampuan, kompetensi manajemen, kecepatan dan ketepatan berpikir para pejabat yang terdiri dari asisten Sekda, staf ahli bupati dan kepala SKPD. Mereka juga diberikan tes tertulis dengan menjawab 500 soal. “Kompetensi ini diharapkan dapat menciptakan pekerja profesional di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Ke depannya, seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada hal rutin tapi harus mampu berinovasi,” harap Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah saat membuka Assesment Kompetensi bagi Pejabat Eselon II ini.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah membuka kegiatan Assesment Kompetensi Pejabat Eselon II
Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah membuka kegiatan Assesment Kompetensi Pejabat Eselon II
Para pejabat eselon II yang di-assesment oleh Tim Asesor dari Pemprov NTB
Para pejabat eselon II yang di-assesment oleh Tim Asesor dari Pemprov NTB

Haji Mo’ sapaan akrab Wakil Bupati menambahkan, ujian kompetensi ini harus bisa bermanfaat. Dalam assesment banyak hal yang bisa dinilai, di antaranya potensi intelektual, kerja, hingga kepribadian. Pada intinya, kegiatan ini untuk mengukur kemampuan, kompetensi manajemen, kecepatan, hingga ketepatan berfikir. Termasuk menganalisa kemampuan bekerjasama dalam perencanaan, berorganisasi, dan lainnya.

Baca Juga  MPLS SMAN 1 Taliwang Dibuka Wakil Bupati

Untuk diketahui, Assesment Kompetensi Pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini dilaksanakan selama tiga hari sejak 1 hingga 3 Juni 2016. Para pejabat ini akan diuji tim Assesor dari Provinsi NTB. Informasi yang diperoleh SAMAWAREA menyebutkan jika Assesment Kompetensi ini ada kaitannya dengan rencana pemerintahan Husni—Mo untuk menggelar mutasi perdananya pada Bulan Juni ini. Hasil dari tes ini akan dijadikan salah satu penilaian dalam penempatan pejabat di jabatan tertentu. Intinya menempatkan pejabat yang tepat di tempat yang tepat sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi. (JEN/SR)

pilkada mahkota mahkota rokok NU
Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *