Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Disosialisasikan

oleh -21 views

SUMBAWA BESAR, SR (30/05/2016)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa telah berlangsung sejak Tahun 2012. Dalam kurun lima tahun sejak ditetapkannya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemkab Sumbawa Tahap I telah cukup banyak upaya perubahan dan keberhasilan yang dicapai dari delapan area perubahan reformasi birokrasi maupun program percepatan Quick Wins. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Ishak S.Sos dalam laporannya pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Arah Kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019 bersama KemenpanRB dan Sosialisasi Penulis Buku “Birokrat Move On” di Kabupaten Sumbawa, Senin (30/5). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, staf ahli bupati, kepala SKPD, camat, lurah, dan lainnya.

Ada beberapa tujuan Rakor ini. Adalah mewujudkan percepatan implementasi delapan area perubahan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa, tersosialisasikannya arah kebijakan reformasi birokrasi 2015–2019 oleh KemenpanRB. Pemantapan area perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui sosialisasi penulis “Buku Birokrat Move On”, serta tersusunnya draft road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahap II Tahun 2017–2021.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah saat membuka Rakor tersebut menyatakan, reformasi birokrasi bukan sekedar kebutuhan, tetapi tuntutan dari segenap elemen masyarakat dan dunia usaha yang mengharapkan agar birokrasi terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Capaian dan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, tapi bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

Baca Juga  Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga Gelar Ekspedisi Medis di Sumbawa

Selain itu perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pengembangan motivasi kerja dan disiplin waktu, salah satunya adalah melalui sosialisasi penulis buku-buku terkait seperti yang saat ini hadir penulis “Birokrat Move On. Kehadiran penulis ini untuk memberikan motivasi dan pengembangan aparatur sebagai upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam reformasi birokrasi. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pula pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), serta pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. “Banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua, terlebih lagi harus ada kesungguhan hati dalam melaksanakan tiap-tiap agenda secara konsisten dan terukur,” ucapnya.

Wabup juga mengakui masih banyak permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Dan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Diakhir pembukaan, Wakil Bupati Sumbawa menyerahkan cinderamata kepada Kepala Bidang Evaluasi Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB RI, Adrinal Tanjung dan kepada Kabid Penyiapan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB RI Agus Hartono, AK.,MM. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD