Hutan Marente Rusak, Camat Duga Oknum Aparat Terlibat

oleh -6 views

SUMBAWA BESAR, SR (05/05/2016)

Hutan Marente Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, kian rusak. Aksi illegal logging kerap terjadi, bahkan di dalam hutan lindung tersebut digarap dan dijadikan lahan perkebunan oleh sekelompok orang. Upaya pencegahan sudah dilakukan namun aksi itu masih saja terulang. Muncul sinyalemen jika aksi ini dibekingi oknum aparat.

Camat Alas, Lukmanuddin S.Sos yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Rabu (4/5) kemarin, mengakui kondisi tersebut. Upaya pencegahan sudah dilakukannya ketika baru seminggu menjabat sebagai Camat Alas, Juli 2015 lalu. Namun diakuinya ikhtiar tersebut tidak maksimal karena ada keengganan dari dinas terkait untuk mendukung. Dari penelusurannya ternyata pemilik kebun kopi di dalam hutan lindung tersebut sebagiannya adalah oknum aparat. Dan yang memprihatinkan lahan kebun itu semakin luas, menyusul banyaknya pohon di hutan itu yang mati. “Saya curiga ini sengaja dilakukan agar lahan hutan untuk perkebunan semakin luas,” duga Camat Alas.

 

Camat Alas, Lukmanuddin S.Sos
Camat Alas, Lukmanuddin S.Sos

Terhadap adanya instruksi Bupati Sumbawa saat pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XIII di Desa Kalimango Alas, agar ada tindakan tegas untuk para pelaku illegal logging ini, Camat Lukman menyatakan harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya tindakan penegakan hukum, namun harus juga dilakukan upaya persuasive salah satunya memberdayakan masyarakat di sekitar hutan agar mereka tidak diperalat oknum pengusaha kayu untuk merusak hutan. “Seandainya bencana akibat hutan rusak menimpa para perambah hutan itu tidak menjadi masalah, tapi ini juga berdampak bagi masyarakat yang justru menentang aksi illegal logging. Dampaknya pun sudah terasa ketika beberapa kali Alas diterjang banjir bandang,” ujarnya.

Baca Juga  Bertengkar dengan Mantan, Warga Pungka Terluka

Harusnya yang lebih berperan dalam persoalan hutan ini adalah Dinas Kehutanan. Dinas itu harus lebih agresif dan menjadi inisiator dalam operasi pencegahan illegal logging. Namun justru pihak kecamatan yang lebih berperan dan prihatin. “Sayangnya, pihak kehutanan melempem dan terkesan acuh tak acuh,” pungkasnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD