Karyawan PLN akan Mogok Kerja, Siap-siap Listrik Padam

oleh -39 views

SUMBAWA BESAR, SR (03/05/2016)

Sebanyak 260 orang karyawan outsourching PT PLN Area Sumbawa akan melakukan mogok kerja. Aksi ini rencananya dilakukan mulai 6 Mei hingga ada kejelasan hak-hak mereka dibayarkan. Sejauh ini mereka yang tercatat sebagai karyawan PT Pattindo—vendor PLN, belum memperoleh hak-haknya di antaranya gaji selama 4 bulan. Dengan mogoknya para karyawan yang tersebar di 4 rayon yaitu Rayon Samawarea, Taliwang, Alas dan Empang, kemungkinan listrik akan mengalami gangguan atau padam. Sebab sebagian besar karyawan yang mogok ini bekerja di bagian jaringan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikonfirmasi SAMAWAREA melalui Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja (HI dan PTK), Khaeril Anwar S.Sos, Selasa (3/5), membenarkan adanya rencana mogok kerja karyawan outsourching PLN ini sebagaimana surat pemberitahuan yang diterimanya. “Dari surat ini dijelaskan mogok kerja akan dilakukan 6 Mei sampai dengan tuntutan mereka dipenuhi oleh perusahaan (PT Pattindo),” kata Khaeril—akrab pejabat low profil ini disapa.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja (HI dan PTK), Khaeril Anwar S.Sos
Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja (HI dan PTK), Khaeril Anwar S.Sos

Sebelumnya pihak Disnaker telah menfasilitasi pertemuan antara perwakilan PT Pattindo dan para karyawan, 18 April lalu dalam rangka penanganan kasus pengupahan dan BPJS para karyawan. Dari pertemuan itu diperoleh beberapa butir kesepakatan. Yaitu pihak PT Pattindo akan membayar tiga bulan gaji (Januari—Maret)  pada 20 April 2016 yang besarnya sesuai peraturan ketenaga-kerjaan. Terkait dengan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan Pengawas Tenaga Kerja Disnakertrans Sumbawa akan melakukan konfirmasi kepada pihak BPJS, jika benar belum terdaftar pengawas akan meningkatkan penanganan ke proses pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu PT PLN Area Sumbawa tetap mendukung proses penanganan permasalahan di PT Pattindo. Kemudian PT Pattindo diwajibkan untuk membayar upah karyawan disesuaikan dengan perubahan UMK Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Butir lainnya, adalah karyawan Pattindo tidak dapat bekerja maksimal karena gaji tidak terbayarkan, dan PT Pattindo tidak melakukan PHK secara sepihak. “Hadir dalam mediasi ini di antaranya dua Asisten Manager PT PLN Area Sumbawa, Hengky Purbo Lesmono dan Gatot.

Baca Juga  Gawat ! Bocah SD Diculik dan Dibius

Ternyata hasil pertemuan itu belum dipenuhi oleh pihak perusahaan sehingga gaji atau hak karyawan belum dicairkan hingga batas waktu yang ditentukan. Informasi yang diperoleh Disnaker, ungkap Khaeril, bahwa perusahaan mengalami kesulitan financial. Untuk mengatasi persoalan ini PT Pattindo menggandeng dua perusahaan lainnya guna dibuat konsorsium. Celakanya dua perusahaan yang akan bergabung itu tidak memiliki dana. Sedangkan dari PT PLN, persyaratan untuk pengajuan pembiayaan sudah terpenuhi dan lengkap tinggal pencairannya. Namun ada kendala teknis yang menyebabkan biaya itu belum terealisasi. Guna menyelesaikan masalah ini, pihaknya akan kembali melakukan mediasi. Bahkan Rabu (4/5) besok, Ia diundang Komisi II dan Komisi IV DPRD Sumbawa untuk menggelar hearing menyusul masuknya pengaduan karyawan Pattindo ke dewan. “Semoga dua komisi di dewan itu dapat membantu mencari solusi yang terbaik,” ucap Khaeril yang didampingi Nur Asmunawarman ST—Pengawas Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu Khaeril juga meminta PT PLN ikut bertanggung jawab karena dampak dari mogok kerja ini menyangkut hajat hidup orang banyak. “PLN harus berperan menfasilitasi masalah ini agar hak-hak pekerja dapat terbayarkan. “Kami di Disnakertrans hanya bisa memberikan sanksi yaitu pencabutan ijin operasional,” demikian Khaeril. (JEN/SR)

 

bankntb DPRD DPRD