Husni-Mo Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015

oleh -9 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (19/04/2016)

Meski belum genap tiga bulan memimpin daerah, Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah sudah harus menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. LKPJ itu disampaikan pada sidang paripurna pertama DPRD Sumbawa, Senin (18/4) kemarin. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP didampingi tiga unsur pimpinan lainnya dihadiri seluruh anggota DPRD, perwakilan Forkopimda para kepala SKPD, dan pimpinan BUMN/BUMD. Dalam laporannya, Bupati HM Husni Djibril B.Sc mengatakan, bahwa sudah hamper tiga bulan pemerintahan Husni-Mo mengemban amanat konstitusi memimpin daerah ini sebagai bupati/wakil bupati Sumbawa periode 2016-2021. “Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hingga saat ini dapat kita jalankan dengan lancer,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2015 lalu, agenda politik lokal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat telah berlangsung dengan sukses. Kesadaran politik masyarakat dan tokoh-tokoh politik di daerah ini telah menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang semakin baik. Sebagai puncak pesta demokrasi tersebut, pada 17 Februari 2016 telah dilantik bupati dan wakil bupati terpilih secara tertib, aman dan lancar. Karenanya, ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, baik penyelenggara Pilkada beserta perangkat kerja dari tingkat kabupaten hingga desa, kepolisian dan TNI beserta jajarannya, para pasangan calon bupati/wakil bupati beserta tim kampanye dan simpatisannya, pimpinan partai politik, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wanita, mahasiswa, serta insan pers yang telah berkontribusi sesuai perannya masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat Kabupaten Sumbawa memiliki kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi, kedewasaan dalam menghargai perbedaan pilihan dan sekaligus telah mendudukkan secara proporsional bahwa Pilkada bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melainkan wahana untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.

Lebih jauh dikatakan, sebagai bupati/wakil bupati Sumbawa periode 2016- 2021, secara konstitusional berdasarkan pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah berlangsung pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu sebagaimana telah menjadi agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 ini. Pada prinsipnya materi LKPJ Tahun 2015 yang progresnya diperhitungkan hingga Oktober 2015 telah disampaikan pada LKPJ akhir masa jabatan bupati/wakil bupati periode 2011-2015 Desember 2015 lalu sehingga LKPJ yang disampaikan saat ini adalah akumulasi progres penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di sepanjang Januari hingga Desember 2015. Tentunya kerangka informasi terhadap aspek-aspek pembangunan yang mengalami perubahan sampai Desember 2015. “Untuk hal-hal yang tidak mengalami perubahan dari Bulan November hingga Desember 2015 tidak lagi kami sampaikan dalam pidato pengantar ini dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar selama dua bulan terakhir di Tahun 2015,” katanya.

Meskipun demikian, penyampaian LKPJ ini memiliki posisi penting, mengingat bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang disampaikan setiap tahun ini akan dibahas secara internal oleh DPRD dalam rangka menyusun dan menyampaikan catatan-catatan, saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk masa berikutnya.

Di bagian lain Bupati Husni melaporkan target dan realisasi belanja daerah hingga akhir Desember 2015. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 1,307 triliyun atau 99,21 persen dari target Rp 1,317 trilyun. Realisasi ini secara persentase mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2014, tetapi secara nominal mengalami peningkatan, yaitu peningkatan pada target sebesar 15,42 persen dan peningkatan realisasi 13,20 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan tertinggi sampai Tahun 2015 masih bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 916,58 milyar, diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 253,85 milyar dan dari PAD dengan konstribusi terkecil sebesar Rp 136,67 milyar. Jika dilihat dari pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan rata-rata pertahun 21,74 persen, diikuti PAD 18,53 persen dan dana perimbangan 11,01 persen. Terkait dengan belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan 24,91 persen dari tahun 2014 dan selama periode 2011-2015 meningkat rata-rata sebesar 13,80 persen pertahun, yakni dari Rp 798,57 milyar pada Tahun 2011 menjadi Rp 1,32 trilyun pada Tahun 2015. Pengelolaan terhadap keuangan daerah tersebut telah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Sumbawa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014. Bahkan pada tanggal 14 Desember 2015 yang lalu Kabupaten Sumbawa menerima Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Keterangan lebih rinci mengenai pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 akan disampaikan melalui paripurna tersendiri setelah Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, LKPJ tahun 2015 ini masih memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dipertegas melalui Perda nomor 1 tahun 2008 yang memuat secara eksplisit bidang-bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa, yang mencakup 34 bidang urusan pemerintahan yang terdiri dari 26 bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan. Undang-undang dan peraturan dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, LKPJ tahun 2015 ini belum mengacu kepada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan terutama yang berkaitan dengan penyusunan LKPJ Kepala Daerah. Untuk menyederhanakan penyampaiannya, penjelasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dikelompokkan dalam kelompok prioritas pembangunan, yaitu, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan ekonomi daerah, pembangunan prasarana wilayah, dan layanan umum pemerintahan.

  1. Pembangunan pendidikan penyelenggaraan urusan wajib pendidikan terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan masyarakat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang PAUD sebesar 95,43 persen dari 95,32 persen pada Tahun 2014, jenjang pendidikan SD/MI 99,16 persen dari 100,85 persen pada tahun 2014, jenjang pendidikan SMP/MTs 99,39 persen dari 110,29 persen pada tahun 2014, dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 86,75 persen dari 85,92 persen pada tahun 2014. Penurunan APK pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan tahun sebelumnya tidak berarti capaian penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tersebut rendah, namun hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi internal, karena idealnya apk dan apm mengarah pada angka 100 persen. Selanjutnya terhadap perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM), telah dilakukan penyempurnaan mekanisme dan pola pendataan dari sistem manual menjadi sistem online, sehingga kualitas dan validitas data menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, APM jenjang SD/MI sebesar 94,92 persen dari 99,15 persen di tahun 2014, jenjang SMP/MTs sebesar 87,22 persen dari 98,35 persen pada tahun 2014 dan jenjang SMA/MA/SMK sebesar 70,78 persen dari 85,92 persen pada tahun 2014. Penurunan ini disebabkan antara lain karena terdapat peningkatan jumlah anak dibawah usia 7 tahun dan siswa diatas usia 12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI/PAKET A, sehingga berdampak terhadap pencapaian APM pada jenjang pendidikan selanjutnya. Terhadap indikator bidang pendidikan lainnya, seperti jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, rasio guru/murid, dan rasio rombongan belajar per ruang kelas, serta jumlah perpustakaan tidak mengalami perubahan data dari LKPJ-AMJ tahun 2011-2015.
  2. Pembangunan kesehatan indikator kinerja kunci pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (Aki), angka gizi buruk dan angka harapan hidup pada waktu lahir. Progres indikator-indikator tersebut sampai dengan Desember 2015 tidak mengalami perubahan dari LKPJ-AMJ. Demikian halnya dengan indikator jumlah sarana kesehatan dan jumlah dokter tidak mengalami perubahan dengan data pada LKPJ-AMJ. Terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama keluarga tidak mampu terus meningkat, ditandai dari jumlah pengunjung rawat inap pada RSUD dengan menggunakan Jamkesmas/Jamkesda dari umum sebesar 18,87 persen, non penerima bantuan iuran 34,74 persen, penerima bantuan iuran 36,16 persen, BPJS 2,29 persen dan asuransi 0,22 persen. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, sosialisasi lingkungan sehat, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga terus diintensifkan. Beberapa kasus penyakit yang menonjol telah ditangani seperti demam berdarah (DBD), dan malaria yang umumnya terjadi di hampir semua wilayah. Sebagai urusan yang sangat terkait dengan bidang kesehatan, capaian indikator-indikator pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya rasio akseptor KB dari 754 peserta KB aktif per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) di tahun 2014 menjadi 774 peserta KB aktif per 1.000 pasangan usia subur di tahun 2015. Meningkatnya capaian indikator-indikator pembangunan kesehatan ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk hidup sehat mengalami peningkatan.
  3. Pembangunan ekonomi daerah keberhasilan pembangunan ekonomi tercermin dari indikator makro perekonomian daerah, yaitu PDRB, PDRB Perkapita, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Merujuk kepada data Badan Pusat Statistik, indikator-indikator tersebut menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa, sebagaimana data yang telah disampaikan dalam LKPJ-AMJ. Kemajuan pembangunan ekonomi daerah secara riil ditunjukkan oleh peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, yaitu produksi padi yang meningkat sebanyak 48.128 ton atau tumbuh sebesar 10,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 449.223 ton pada tahun 2014 menjadi 497.351 ton pada tahun 2015 dengan peningkatan rata-rata pertahun dalam rentang waktu 2011-2015 sebesar 6,49 persen. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditas utama lainnya seperti jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Sementara pada kacang hijau menunjukkan trend menurun karena adanya peralihan tanam dari kacang hijau ke komoditi jagung. Peningkatan produksi komoditi pertanian tanaman pangan ini antara lain karena adanya dukungan sarana prasarana irigasi, mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, upaya penekanan hama, upaya menjaga ketersediaan pasokan pupuk dan penguatan kelembagaan petani. Dari sub sektor peternakan, populasi Sapi Bali pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,95 persen dari tahun sebelumnya dengan rata-rata peningkatan populasi selama periode 2011-2015 sebesar 7,96 persen pertahun. Demikian pula dengan populasi Sapi Sumbawa yang tumbuh sebesar 48,62 persen dengan rata-rata peningkatan populasi selama periode 2011-2015 sebesar 24,74 persen pertahun. Sementara untuk populasi kuda dan kerbau Sumbawa dalam rentang waktu 2011-2015 mengalami penurunan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 4,06 persen dan 4,85 persen. Penurunan populasi kuda dan kerbau ini terjadi antara lain karena adanya pergeseran prilaku peternak yang beralih ke memelihara ternak sapi, karena dari sisi ekonomis lebih cepat berproduksi. Selain itu telah terjadi pergeseran fungsi dalam pola menggarap sawah yang semula menggunakan ternak beralih ke sistem mekanisasi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk tetap menjaga dan meningkatkan populasi ternak kerbau di antaranya melalui penyediaan sarana prasarana UPT pembibitan ternak kerbau bersinergi di Kecamatan Maronge. Selain itu pemerintah daerah telah melakukan perjanjian kerjasama dengan International Buffalo Federation (IBF) dalam bidang pengembangan ternak kerbau di Kabupaten Sumbawa. Di sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan pemanfaatan lahan seluas 94.471,09 ha dari 1.295.204,48 ha pada tahun 2014 menjadi 1.389.675,57 ha atau tumbuh sebesar 7,29 persen, dengan peningkatan produksi sebesar 243.527,98 ton atau tumbuh sebesar 49,44 persen, yakni dari produksi pada tahun 2014 sebesar 492.599,27 ton menjadi 736.127,25 ton pada tahun 2015. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan ini telah meningkatkan nilai tukar nelayan menjadi 108 poin di tahun 2015. Terkait komoditi andalan rumput laut yang terus ditingkatkan pengembangannya di Kabupaten Sumbawa, sampai saat ini telah dimanfaatkan areal seluas 9.860 ha atau sebesar 65,95 persen dari potensi areal seluas 14.950 ha dengan pemanfaatan produksi sebesar 66,11 persen dari potensi produksinya. Dalam rangka menyiapkan kelembagaan penunjang pembangunan perekonomian daerah, salah satu kelembagaan yang telah dikembangkan adalah koperasi. Perkembangan koperasi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 berjumlah 382 unit dari 375 unit pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 1,87 persen. Terkait upaya peningkatan kualitas koperasi, setiap tahun selalu dilakukan pemeringkatan koperasi dengan hasil sebanyak 42 koperasi kategori berkualitas, atau tumbuh sebesar 7,69 persen dari tahun sebelumnya. Sementara koperasi dengan kategori cukup berkualitas sebanyak 107 koperasi atau tumbuh sebesar 18,89 persen dari tahun sebelumnya. Selain koperasi, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan usaha masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan, yakni dengan meningkatkan daya saing UKM melalui peningkatan kapasitas usaha dan pengembangan kemampuan manajerial bagi UMKM, serta pengembangan wirausaha baru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Adapun usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumbawa mencapai 219 unit UKM binaan yang dikelompokkan dalam UKM sektor industri pertanian sejumlah 61 unit, UKM sektor industri non pertanian 17 unit, dan UKM sektor perdagangan dan aneka jasa 141 unit dengan total omzet Rp 2,571 milyar. Sementara untuk perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) formal menunjukkan pertumbuhan positif dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011-2015 yang ditandai dengan meningkatnya unit usaha dari 736 unit pada tahun 2011 menjadi 786 unit pada tahun 2015, tenaga kerja dari 3.904 orang pada tahun 2011 menjadi 3.980 orang pada tahun 2015, dan nilai produksinya dari Rp 83 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 105 juta pada tahun 2015. Sementara untuk IKM non formal menunjukkan tren penurunan karena adanya pergeseran ke IKM formal dengan tujuan mempermudah unit industri memperoleh akses permodalan. Disamping itu jumlah pelaku perdagangan termasuk usaha besar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 17.847 unit pelaku perdagangan yang terdiri dari 17.828 unit UMKM dan 19 unit usaha besar, atau terjadi peningkatan dari tahun 2011 sebesar 25,26%. Peningkatan geliat UMKM tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 71.682 wisatawan yang terdiri dari WNI sebanyak 69.944 wisatawan (97,58 persen) dan WNA sebanyak 1.738 wisatawan (2,42 persen). Kunjungan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 sejumlah 42.816 kunjungan atau tumbuh sebesar 58,37 persen.
  4. Pembangunan prasarana wilayah dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam upaya mendorong aliran transportasi orang, barang dan jasa, maka pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Namun permasalahan di sektor ini masih lebih besar dibandingkan kapasitas yang dimiliki. Terkait kondisi jalan kabupaten sepanjang 951,51 km, kondisi jalan mantap telah mencapai 577,74 km atau 60,72 persen, yaitu dari 552,03 km (58,02 persen dari total panjang jalan kabupaten) pada tahun 2014. Kondisi kemantapan jalan ini diiringi berkurangnya jalan tidak mantap dari 13,59 persen pada tahun 2014 menjadi 11,01 persen pada tahun 2015 serta jalan kritis dari 28,39 persen pada tahun 2014 menjadi 28,28 persen pada tahun 2015. Sementara itu, pemerintah daerah juga melakukan upaya peningkatan jalan di wilayah-wilayah yang merupakan interkoneksi dari ruas lingkar utara Sumbawa Besar dalam menjaga keserasian pengembangan wilayah yang masih terisolir, sehingga akselerasi pembangunan menjadi lebih merata. Terkait pembangunan prasarana irigasi hingga tahun 2015 relatif lebih baik. Pemeliharaan bendung dan bendungan, jaringan irigasi dan penguatan kelembagaan P3A telah mampu mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian. Dalam aspek penataan ruang, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah seperti penyusunan dokumen rencana detail tata ruang kawasan strategis cepat tumbuh Samota dan penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten Sili–Maci-Panubu yang menghasilkan masing-masing sebanyak 1 dokumen. Selain itu dilakukan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di 6 kecamatan yakni Kecamatan Alas Barat, Buer, Rhee, Moyohulu, Maronge dan Plampang. Pada kegiatan sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang telah dilakukan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Batulanteh, Moyohulu, Maronge, Empang, Tarano, Rhee, Utan dan Alas. Demikian pula pada kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang telah dihasilkan rekomendasi IMB sebanyak 503 buah dan izin HO sebanyak 95 buah. Demikian pula terkait dengan penegakan aturan telah dilakukan pemberian 8 teguran terhadap penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, perhatian pemerintah Kabupaten Sumbawa tercermin dari pengelolaan persampahan. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan lokasi TPA baru yang berlokasi di Langam dan Utan, sehingga jumlah TPA sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun kedua TPA tersebut belum beroperasi. Sementara TPA yang telah ada sebelumnya yakni TPA Raberas dan TPA Alas terus mengalami peningkatan dalam sistem pengelolaannya. Terhadap pengelolaan manajemen persampahan seperti pengelolaan sampah di TPA Raberas dengan luasan sekitar 6 ha dan kapasitas volumenya sekitar 4 ha, merupakan TPA yang menggunakan sistem controlled landfill (pembuangan secara sehat), yakni sampah ditimbun secara berselangseling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Proses controlled landfill ini merupakan pembuangan sampah yang didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah. Sistem ini lebih baik bila dibandingkan dengan pengelolaan sampah sistem open damping (sistem urug terbuka) yang masih digunakan di TPA Desa Lekong Kecamatan Alas Barat dengan luasan sekitar 2,5 ha dan kapasitas volumenya sekitar 1,5 ha. Sistem open damping ini merupakan sistem pembuangan sampah di lahan tanah lapang tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, sistem ini tidak ramah lingkungan dan tidak efektif menangani volume sampah yang semakin bertambah dari hari ke hari. Terkait penanganan perumahan tidak layak huni, sampai dengan tahun 2015 telah tertangani melalui sumber dana APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN (Kemenpera) sebanyak 8.357 perumahan tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dan hingga akhir tahun 2015 masih tersisa sebanyak 12.212 perumahan tidak layak huni yang belum tertangani.
  5. Pelayanan umum pemerintahan di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus diupayakan pelaksanaannya secara efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten pilot project reformasi birokrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat keputusan nomor 96 tahun 2012. Pada tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa nomor 63 tahun 2015 tentang Strategi Manajemen Perubahan Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum pemerintahan, dalam tahun 2015 telah ditetapkan 13 buah peraturan daerah dan 64 peraturan bupati. Sedangkan pelayanan perijinan di tahun 2015 telah menerbitkan 3.407 ijin usaha. Sementara itu, pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil telah menerbitkan 10.263 lembar KTP, 128 akta perkawinan, 15.647 akta kelahiran, 60 akta kematian, dan 13 akta perceraian. Di bidang ketenagakerjaan, telah dilakukan pelatihan berbasis masyarakat seperti pelatihan pertukangan kayu, menjahit dan procesing makanan, serta telah dilakukan pelatihan berbasis kompetensi seperti operator komputer, instalasi listrik dan otomotif, serta las listrik. Pelayanan terhadap pencari kerja telah terdaftar sebanyak 3.772 pencari kerja dan penempatan tenaga kerja sebanyak 3.172 tenaga kerja. Terkait kasus tenaga kerja yang ditangani, terdapat 46 kasus tenaga kerja yang telah ditangani, terdiri dari 29 kasus terkait PHK dan tuntutan hak, 6 kasus pengupahan (upah minimum kabupaten), 3 kasus BPJS, 3 kasus outsoursing, 1 kasus tenaga kerja asing, dan 4 kasus keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan penanganan kasus pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah ditangani 74 kasus yang terdiri dari 23 kasus seksual, 10 kasus penelantaran perempuan dan anak, dan 41 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, telah tertangani sebanyak 15.289 PMKS, dan 14.929 PMKS yang diberikan bantuan. Untuk mengukur peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, selain telah dilakukan penataan organisasi pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan diterbitkan beberapa regulasi, juga telah melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2015 survey IKM dilaksanakan terhadap pelayanan di 8 unit pelayanan yang terdiri dari sekretariat daerah, kantor arsip dan perpustakaan, kantor Kecamatan Sumbawa, kantor Kecamatan Unter Iwes, kantor Kecamatan Labuhan Badas, UPT Puskesmas Unit II Brang Biji, UPT Pasar Wilayah II dan Kantor Kelurahan Brang Bara. Berdasarkan mutu pelayanan dipersepsikan baik oleh masyarakat, hal ini terlihat dari indeks kepuasan masyarakat (IKM) berkisar antara 73-84 dan unsur yang dianggap paling memuaskan adalah kepastian jadwal petugas, sementara yang dianggap kurang memuaskan adalah unsur kedisiplinan petugas pelayanan. Akan tetapi secara simultan dari 14 unsur pelayanan di 8 unit pelayanan tersebut memiliki skor di atas 2,51 dengan sebaran semua unsur kualitas pelayanan berada pada level baik sampai sangat baik. Pada urusan perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah telah diupayakan sesuai dengan koridor penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan tetap menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, sinergitas dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi dan nasional, serta sinergi multipihak sehingga perencanaan dapat berjalan dengan baik menurut jadwal dan pentahapan serta taat aturan. Secara lengkap pelaksanaan 34 bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumbawa dalam tahun 2015 telah dimuat dalam naskah lengkap LKPJ tahun 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan pidato pengantar ini.
Baca Juga  KPU dan Panwas Respon Peredaran 6.696 KTP Tidak Sah

Di bagian lain Bupati menyampaikan penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui beberapa kementerian yang langsung ditujukan pada satuan kerja perangkat daerah. Adapun anggaran tugas pembantuan pada tahun 2015 sebesar Rp 64,95 milyar yang dikelola oleh 8 SKPD teknis tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaan anggaran tugas pembantuan, terdapat beberapa permasalahan di antaranya keterlambatan turunnya DIPA dan adanya revisi DIPA dari pemerintah pusat, serta terdapat perubahan nomenklatur beberapa kementerian, yang kesemuanya berdampak terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terhadap berbagai permasalahan tersebut, baik yang diakibatkan oleh perubahan regulasi maupun kendala-kendala yang bersifat administratif di tingkat pusat, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk dapat menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat. Namun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan tugas pembantuan setiap tahun tetap bisa diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Kedepan keberadaan dana tugas pembantuan setiap tahun tetap diupayakan dalam rangka menutupi celah fiskal pembangunan.

Di akhir pidatonya Bupati menyinggung mengenai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, meliputi kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak, koordinasi dengan intansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kerjasama antar daerah di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada peningkatan koordinasi kerjasama pembangunan daerah termasuk penanganan batas wilayah, pembangunan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menempuh kebijakan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pemerintah/pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga, baik dalam rangka perbaikan administrasi pembangunan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, arus lalulintas perdagangan barang dan jasa dalam skala regional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan maupun dalam pembinaan dan penertiban wilayah perbatasan dan sumberdaya alam. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal telah dilaksanakan antara lain, koordinasi unsur forum pimpinan daerah dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah strategis daerah, kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban umum melalui keterlibatan dalam operasi ketertiban umum, pengamanan kegiatan penting dan rawan gangguan trantib serta pengamanan tamu kenegaraan, sharing anggaran untuk pelaksanaan kegiatan seperti dalam pelaksanaan bulan bakti TNI serta sharing data dan informasi untuk kebutuhan pembangunan daerah. Dalam rangka pembinaan batas wilayah telah ditempuh kerjasama penentuan batas wilayah dengan Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Provinsi NTB. Penegasan batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Dompu telah terselesaikan, sedangkan dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan koordinasi untuk memperoleh kesepakatan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Menyangkut batas desa pada tahun 2015 telah dilakukan fasilitasi terhadap 6 batas desa yakni Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes dengan Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes dengan Desa Klungkung Kecamatan Batu Lanteh, Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas dengan Desa Luk Kecamatan Rhee, Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas dengan Desa Klungkung Kecamatan Batu Lanteh, dan Desa Boak Kecamatan Unter Iwes dengan Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu.

Baca Juga  PAW Irawansyah Ditunda Lagi

Selanjutnya mengenai penanganan bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dan instansi terkait lainnya beserta dukungan masyarakat, sehingga tanggap darurat dan upaya rehabilitasi segera dapat ditanggulangi. Selain itu pemerintah daerah terus melaksanakan pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana, meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan, pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi dan mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, serta memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa. Selain itu dilaksanakan kerjasama dengan OXFAM khusus tentang pengurangan resiko bencana melalui pemasangan sistem peringatan dini di wilayah kerjasama. Dalam hal pengelolaan kawasan khusus, di Kabupaten Sumbawa sudah terbangun beberapa kawasan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang merupakan simpul pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keunggulan kawasan, di antaranya Kawasan Agropolitan Alas-Utan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan Emparano, Kawasan KTM Labangka, serta Kawasan Agropolitan Brang Pelat. Terhadap kawasan-kawasan strategis tersebut pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya pengembangan meskipun belum dapat memberikan hasil yang optimal karena keterbatasan pengelolaan kawasan maupun kemampuan anggaran yang masih terbatas. Dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kondusifitas daerah, pemerintah bersama masyarakat dan segenap komponen bangsa telah berupaya secara maksimal, sehingga secara umum kondusifitas daerah telah tercipta dengan baik. “Tentu hal ini atas kebersamaan kita semua, bahwa aspek keamanan, kenyamanan dan ketentraman adalah syarat utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik, sehingga jalinan koordinasi yang baik, kerjasama dan sinergi antara satuan kerja daerah dengan instansi vertikal seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan TNI serta masyarakat telah berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

Bupati memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kabupaten Sumbawa, yang sepanjang tahun 2015 lalu telah turut memelihara komunikasi pemerintahan yang harmonis serta fungsi pengawasan yang efektif, dalam menjaga penyelenggaraan agenda pemerintahan daerah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran kepolisian, TNI, para pimpinan partai politik, serta berbagai elemen masyarakat Sumbawa, yang telah mampu memelihara suasana kondusif serta mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan lancar.(JEN/SR*)

 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.