Pemerintahan Husni—Mo Ingin Menang di Hati Rakyat

oleh -8 views

SUMBAWA BESAR, SR (18/04/2016)

Pemerintahan HM Husni Djibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah kini telah berumur 60 hari. Dalam masa ini pemerintahan yang dikenal dengan sebutan Husni Mo ini tengah menyelesaikan sejumlah program 100 hari kerjanya. “Tanpa terasa seiring dengan perjalanan waktu, hari ini tepat enam puluh hari usia pemerintahan Husni–Mo. Tidak ada kemenangan lain yang dituju oleh pemerintah manapun selain kemenangan di hati rakyat,” kata Bupati Sumbawa, H Muhammad Husni Djibril B.Sc saat memimpin upacara Paripurna di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (18/4) pagi tadi. Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda, para Asisten, perwakilan Forkopimda, para kepala SKPD, jajaran Pemda, serta anggota Pramuka Kabupaten Sumbawa.

Untuk mendapatkan kemenangan itu, lanjut Haji Husni—akrab Bupati disapa, pemerintah harus selalu hadir untuk memberi solusi, jalan keluar, dan menjadi teman untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi rakyat. Pemerintah itu ibarat laut, ia harus berlapang hati, luas, sanggup memuat dan mamangku. Pemerintah itu seperti pohon yang rindang, tempat siapa saja bisa berteduh. “Di hadapan sahabat sekalian, saya menegaskan bahwa komitmen kerakyatan adalah komitmen sekaligus ideologi pemerintahan Husni–Mo. Gotong royong adalah semangat sekaligus cara pemerintahan Husni–Mo dalam menjalankan segala program pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Atas dasar itulah, ketika dilantik Husni—Mo segera mengeluarkan berbagai instruksi yang dikemas dalam program 100 hari kerja yang menegaskan pentingnya dilakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah yang aspiratif, persiapan penataan organisasi yang responsif serta penyusunan APBD perubahan 2016 dan APBD 2017 yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga  Update 12 April 2020: Tambah 4 Positif Covid di NTB, Menjadi 37 Orang

Selanjutnya Bupati Sumbawa menambahkan, urgensi program peningkatan kualitas pelayanan publik semata-mata tidak dihajatkan untuk menjawab penilaian komisi Ombudsman atas buruknya kualitas pelayanan publik. Juga tidak dihajatkan hanya untuk menaikkan status dari zona merah menjadi zona kuning atau hijau. Akan tetapi memperbaiki pelayanan publik harus digerakkan oleh suatu kesadaran bahwa hal itu adalah suatu keniscayaan sekaligus suatu kewajiban atas keberadaan pemerintah. “Begitu saudara-saudara sekalian pulang ke kantor masing-masing maka segera evaluasi cara saudara dan lingkungan saudara apakah betul-betul sudah mengimplementasikan semangat melayani,” tanyanya.

Bupati Upacara 1Pelayanan publik yang baik tidak sebatas kepatuhan untuk melengkapi berbagai dokumen yang dipersyaratkan komisi Ombudsman. Lebih dari itu, pelayanan publik yang berkualitas adalah cara dalam melayani masyarakat sehingga mendapatkan penghargaan kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat. Berkaitan dengan instruksi ke dua yakni penyusunan RPJM yang aspiratif, dokumen RPJM yang aspiratif harus memenuhi persyaratan aspiratif pada dua aspek. Yakni cara penyusunannya harus aspiratif sehingga berkorelasi kepada isinya yang tentunya juga aspiratif. “Saya bayangkan, bahwa geliat penyusunan RPJM harus dirasakan secara masif oleh segenap elemen masyarakat mulai dari organisasi petani, nelayan, pengusaha, cerdik pandai, alim ulama, LSM, dan insan pers. Pendeknya seluruh pihak harus difasilitasi sehingga bisa berkontribusi untuk memberikan pemikiran baik pada tataran strategi, program dan kegiatan. Dengan demikian maka produk RPJM 2016-2021 yang akan dihasilkan adalah RPJM dari semua, oleh semua untuk semua,” kata Haji Husni.

Baca Juga  Pantau Malam Pergantian Tahun, Gubernur Pastikan Situasi Aman

Berkaitan dengan instruksi ketiga yakni reformasi birokrasi berkelanjutan terutama pada aspek penataan personel dan organisasi, bupati menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan kedepan akan mengalami perubahan organisasi yang cukup signifikan sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, tim penyusun organisasi perangkat daerah sedang melakukan tahapan finalisasi rancangan organisasi perangkat daerah yang sudah diawali dengan pametaan urusan pada masing-masing SKPD. Penataan organisasi sudah tentu akan diikuti dengan penataan personil. Di samping juga, bahwa penataan personil berbasis kinerja sudah menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam menghadapi kebijakan penataan organisasi dan personil, Ia menyampaikan kepada seluruh aparatur sipil negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar menyikapinya secara optimistik. Hindarkan diri dari rasa galau dan rasa skeptis, apalagi dikait-kaitkan dengan pilkada yang telah lampau.

Terkait dengan instruksi keempat, yakni penyusunan APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017 agar berpihak kepada kepentingan rakyat, hal ini juga harus dilakukan secara bersungguh–sungguh untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas APBD. Para pimpinan SKPD beserta jajarannya sedapat mungkin harus sudah mengidentifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat, sehingga program dan kegiatan untuk mengatasinya bisa segera diajukan. “Pelaksanaan program 100 hari kerja sudah memasuki paruh kedua. Apresiasi diberikan kepada seluruh SKPD karena saya menangkap adanya geliat di seluruh SKPD untuk dapat menuntaskan program 100 hari kerja tersebut,” demikian Bupati. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.