Kades dan BPD Tidak Sejalan, Pengelolaan Dades di KSB Bermasalah

oleh -16 views

SUMBAWA BESAR, SR (08/04/2016)

Pengelolaan dana desa (Dades) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) cukup bermasalah mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Hal ini terjadi salah satunya kerap sepahamnya kepala desa (Kades) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Kedua lembaga itu mengedepankan ego masing-masing, tidak saling mendukung dan mengisi tapi saling mencurigai satu sama lain. Tidak sejalannya dua lembaga ini mengakibatkan masyarakat menjadi korban karena kurang tepatnya dalam penyusunan APBDes. Demikian diungkapkan Plt Sekda KSB, Abdul Azis SH MH di hadapan Wakil Ketua BPK RI Drs Sapto Amal Damandari Ak., C.P.A, C.A, Anggota Komisi XI DPR RI Dr. H. Zulkieflimansyah M.Sc, dan Plt Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB Wahyu Priyono, SE MM., C.A., Ak, saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Pengelolaan Dana Desa yang digelar di Komplek Rusunawa UTS, Kamis (7/4) kemarin.

Namun Sekda harus mengakui bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemda KSB terhadap pengelolaan keuangan desa belum berjalan maksimal karena terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Aparatur belum berpengalaman dalam mengelola terutama tatacara pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam Permen No. 113 Tahun 2014 . “Pemda sangat memahami permasalahan yang ada tentu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa. Belum optimalnya pengelolaan dana desa sebagaimana diharapkan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi permasalahan itu muncul bukan dari pemdes saja, melainkan juga datang dari kabupaten seperti masih terlambatnya penyelesaikan juknis tentang penyusunan APBDes tahun anggaran berkenaan dan berjalan,” aku Abdul Azis.

Baca Juga  Pemda Sumbawa Gelar Bintek Analisis Jabatan

Karenanya Pemda KSB intensif melakukan pembinaan di antaranya menggiatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkala, menghadirkan narasumber dari lembaga terkait seperti BPKP, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen PDT. Upaya lainnya adalah pengembangan dan penerapan aplikasi system tata kelola keuangan desa. Untuk tertibnya proses tersebut Pemda KSB sudah mulai mengembangkan sendiri Sistem Informasi Keuangan Desa (SIMDes) yang digunakan dalam penyusunan APBDes 2016.  “Sesuai arahan Mendagri, pada Tahun 2016 semua desa dalam penyusunan APBDes beralih menggunakan Siskeudes–sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP. Pemda juga melakukan koordinasi dan pendampingan dalam menyusun APBD desa. Untuk mempercepat penyelesaikannya, Pemda telah melakukan penyusunan  APBDes secara bersama-sama dan terpusat dengan melibatkan semua desa. Dengan pola ini paling lambat tiga hari, APBdes dapat diselesaikan. “System ini jauh lebih efektif daripada membiarkan penyusunan APBDes diilakukan oleh desa secara sendiri-sendiri, karena setiap permasalahan yang dialami dapat langsung diselesaikan di tempat, terutama terkait dengan tekhnis perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes,” ujarnya.

Hal lain yang dilakukan Pemda adalah penyusunan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pemda menerbitkan berbagai regulasi dalam bentuk Perbup dan keputusan bupati terkait juknis, penyaluran ADD dan dana desa, pengadaan barang dan jasa, maupun inventarisasi kekayaan dan asset. Selanjutnya, pendampingan, asistensi dan evaluasi RAPBDes oleh beberapa SKPD terkait secara bertahap dan bertingkat. “Kami juga mengikutkan aparat desa untuk bimbingan tekhnis (Bimtek) dan studi banding ke beberapa daerah, di samping perbaikan regulasi,” ungkapnya.

Baca Juga  Launching Motor Listrik NgebUTS, UTS Siapkan Motor Balap di MotoGP

Dengan berbagai upaya dilakukan ini, Abdul Azis berharap permasalahan bukan bagaimana menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang sempurna dan revolusioner dalam aktu sesingkat-singkatnya tapi bagaimana agar sitem pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun semakin membaik, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. “Dengan kerja ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh, insyah Allah kesejahteran masyarakat di KSB akan dapat diwujudkan,” demikian Plt Sekda. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.