BPK: Pengelolaan Keuangan Desa Masih Bermasalah

oleh -34 views

SUMBAWA BESAR, SR (08/04/2016)

Tahun 2015 adalah tahun pertama penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN. Namun Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melihat masih banyak permasalahan yang harus dibenahi terutama berkaitan dengan lambatnya realisasi penyaluran dana desa dari kabupaten/kota ke desa.

Wakil Ketua BPK RI Drs Sapto Amal Damandari Ak., C.P.A, C.A di hadapan ratusan kades dan camat pada Seminar Nasional Pengelolaan Dana Desa di Komplek Rusunawa UTS, Kamis (7/4) menginventarisir permasalahan yang terjadi secara nasional terkait lambatnya penyaluran dana desa. Antara lain sebutnya, masih terdapat daerah yang belum memasukkan alokasi dana desa dalam APBD. Beberapa daerah terlambat dalam menetapkan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengalokasian dana desa per desa. Adanya perbedaan data jumlah desa menurut Peraturan Mendagri dengan kondisi riil. Beberapa kabupaten/kota terlambat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa. Terdapat daerah yang belum berani menyalurkan dana desa dan sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada pendamping desa. Adanya kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan adminstrasi. Dan, sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa, berupa Dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa.

dana desaSelain permasalahan tersebut, ungkap Sapto—sapaan singkatnya, BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat juga menemukan beberapa masalah pengelolaan keuangan desa. Yaitu, surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa terlambat dibuat atau belum tertib. Bendahara desa belum melakukan pemungutan pajak. Bukti pengeluaran uang belum memenuhi keabsahan. Volume pekerjaan belum sesuai dengan rencana. Transparansi pengelolaan dana desa masih kurang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sapto berharap dengan adanya permasalahan tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait agar pengelolaan dana desa menjadi lebih baik. ”Kita harus mengatasi berbagai masalah yang ada agar penyaluran dan penggunaan dana desa bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kemanfaatan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa,” ujarnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga Gelar Ekspedisi Medis di Sumbawa