Komite Sekolah Berperan Penting Dalam Pemenuhan SPM Dikdas

oleh -67 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS DIKNAS KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (06/04/2016)

Selain sekolah, Komite Sekolah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Komite Sekolah yang merupakan lembaga mandiri beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan terutama memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. “Dalam menjalankan fungsi ini, komite sekolah melaksanakannya secara mandiri dan profesional, di samping memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan,” jelas Pengawas Pendidikan, Karwo S.Pd saat menyampaikan materi terkait “Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Pemenuhan SPM Dikdas” pada kegiatan Sosialisasi SPM Dikdas kepada Komite Sekolah, yang digelar Subbag Program Dinas Diknas Sumbawa di Hotel Sutan Sumbawa Besar, kemarin.

SPM Dikdas 1Komite Sekolah lanjutnya, juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Hasil pengawasannya dilaporkan pada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru. Namun di balik fungsi dan perannya, ada beberapa larangan yang harus dipatuhi Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif. Di antaranya dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Dilarang memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya. Dilarang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung, maupun integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung dan/atau melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Terhadap Komite Sekolah yang melanggar ketentuan tersebut menurut Karwo, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga  Gubernur Berencana Kirim Putra NTB Kuliah di Denmark

Sementara khusus peran Komite Sekolah dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas sesuai dengan fungsinya dijelaskan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, yakni memberi pengarahan, pertimbangan, dan melaksanakan pengawasan dalam upaya satuan pendidikan untuk memenuhi SPM Dikdas. Yang dimaksud dengan memberi pengarahan adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui pemenuhan SPM Dikdas. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam upaya satuan pendidikan untuk pemenuhan SPM Dikdas. Selain itu menggalang bantuan masyarakat yang mampu secara sukarela dalam rangka menambah kekurangan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan untuk memenuhi SPM Dikdas.

SPM Dikdas 2Sedangkan yang dimaksud dengan memberi pertimbangan yakni menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat, orang tua dan siswa terhadap kebutuhan pendidikan. Menyikapi ide, tuntutan dan kebutuhan tersebut kepada sekolah untuk menyusun kebijakan dan program pendidikan “Komite Sekolah harus aktif berkomunikasi dengan orang tua, siswa dan guru, serta memperhatikan keadaan sekolah sebagai bahan untuk memberi pertimbangan ke sekolah,” ujarnya.

Bagaimana dengan tugas Komite Sekolah melaksanakan pengawasan ? Karwo mengatakan, komite melakukan pengawasan terhadap upaya satuan pendidikan dalam pemenuhan SPM Dikdas. Hasil pengawasannya dilaporkan dalam rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru (JEN/SR*)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.