Bupati: Keberlanjutan, Sinergitas dan Percepatan
SUMBAWA BESAR, SR (23/03/2016)
Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril B.Sc menilai Musrenbang dinilai sangat penting sebagai forum untuk membahas aspirasi masyarakat. Output dari Musrenbang Kabupaten ini adalah rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2017 yang menjadi dasar bagi seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerjannya (Renja). Selanjutnya Renja SKPD ini akan menjadi dasar dalam menyusun RKA SKPD yang akan dibahas lebih intensif pada tingkat tim anggaran pemerintah daerah sebelum menjadi APBD 2017. “Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal penting,” katanya. Pertama, secara subtansial pelaksanaan Musrenbang adalah wujud dari implementasi nilai demokrasi dalam pembangunan secara umum dan secara khusus pada tahap perencanaan pembangunan. Esensi demokrasi itu sendiri ada pada otoritas rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itu aspek paling penting dari pelaksanaan Musrenbang dalam berbagai tingkatan adalah memastikan bahwa masyarakat benar-benar terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga semua program dan kegiatan yang muncul mencerminkan kebutuhan masyarakat. “Ketika aspek ini dijalankan secara benar maka bisa saya pastikan tidak ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang akan sia-sia,” tukasnya, seraya menambahkan tidak hanya pada kegiatan Musrenbang untuk menyusun RKPD, lanjut Bupati, pada tahapan penyusunan RPJM pun diinstruksikan untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat.
Kedua, di dalam dokumen visi dan misi Husni–Mo pada Pilkada lalu, Ia telah menyampaikan tiga prinsip yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ketiga prinsip tersebut meliputi prinsip keberlanjutan, sinergitas dan percepatan. Prinsip keberlanjutan bermakna bahwa program-program yang telah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan. “Dalam bahasa yang lebih senderhana, prinsip keberlanjutan akan kami upayakan dengan melanjutkan apa yang belum tuntas, memperbaiki apa yang masih kurang dan mempercepat apa yang dirasakan masih lambat,” jelasnya.
Ketiga, dalam paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang disampaikan dalam rapat kerja penyusunan rencana kerja pemerintah 2017 disebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Masalah pertama adalah penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan kepada tugas dan fungsi kementerian daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efisien dan efektif. “Hari ini saya ingin menyatakan kegembiraan saya, bahwa instruksi untuk meningkatkan alokasi belanja modal agar mendekati angka minimal 25 persen sudah dijalankan dan dibahas pada Pra Musrenbang. Mulai saat ini, anggaran untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas daerah harus dialokasikan terlebih dahulu sebelum pembagian plafond kepada SKPD,” tegasnya.
Kepada tim anggaran pemerintah daerah, Bupati meminta untuk menyiapkan berbagai skenario agar dapat membangun infrastruktur yang ditargetkan. Termasuk skenario pembiayaan dengan melakukan pinjaman daerah kepada lembaga pembiayaan milik pemerintah pusat, tentunya dengan memperhatikan kemampuan membayar dan jangka waktu pembayaran tidak melampaui masa pemerintahan ini. (JEN/SR)
