Warga dan Kehutanan Saling Klaim Lahan Bendungan Kerekeh

oleh -45 views
Kepala BWS Nusra I, Ir. Asdin Julaidy, MM, MT

SUMBAWA BESAR, SR (31/03/2016)

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy MM MT mengakui jika permasalahan yang mengganjal belum terwujudnya pembangunan Bendungan Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Sumbawa, adalah persoalan lahan. Masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan di lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendungan, mematok harga tinggi yakni Rp 50 juta per are. Dan untuk pembangunan bendungan tersebut dibutuhkan lahan sekitar 100 hektar. “Dengan klaim dan harga tinggi ini, membuat rencana pembangunannya menjadi lambat,” kata Asdin—akrab Ia disapa saat mengadukan permasalahan itu kepada Wakil DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad saat melakukan kunjungan kerja di Sumbawa, Rabu (30/3) kemarin.  Namun lahan yang diklaim warga dan akan dijual dengan harga selangit itu ungkap Asdin, ternyata masuk dalam kawasan hutan berdasarkan peta kawasan.

Asdin mengakui jika desain bendungan itu sudah dibuat dan hampir tuntas. Selanjutnya pihaknya akan mengajukan desain tersebut ke Dewan Keamanan Bendungan untuk sertifikasi layak atau tidaknya dibangun bendungan. Bendungan Kerekeh ini direncanakan tuntas Tahun 2018—2019. Ketika persoalan ini belum bisa dituntaskan, maka bendungan yang menjadi harapan masyarakat petani di wilayah setempat akan sirna, karena anggaran bagi pembangunannya bisa saja dialihkan ke daerah lain yang juga memiliki kepentingan yang sama. Karena itu Ia berharap dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa termasuk DPD RI untuk menfasilitasi persoalan ini sehingga pembangunan Bendungan Kerekeh sesuai rencana dan harapan.

Baca Juga  Angin Kencang Tumbangkan Banyak Pohon di Kota Mataram

Kunker Farouk 2Persoalan yang dihadapi BWS dalam mewujudkan pembangunan Bendungan Kerekeh diakui Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Pembangunan, Lalu Suharmaji ST MT. Menurut mantan Kepala Bappeda ini, rencana pembangunan bendungan ini sudah dikaji Bappeda. Selain untuk irigasi lahan pertanian, keberadaan bendungan tersebut menjadi solusi dalam mengatasi musibah banjir yang siklusnya terjadi dalam 5 tahun sekali. Mengenai persoalan lahan yang diklaim warga, Suharmaji mengaku bersama kehutanan telah melakukan pemetaan. Ternyata lahan yang diklaim warga masuk dalam kawasan hutan. Namun demikian mediasi tetap dilakukan agar ada solusi yang tidak merugikan semua pihak.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad meminta peran Pemda dalam menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan kehutanan. Salah satu caranya, dilakukan pendataan masyarakat yang mengklaim lahan dimaksud. Meskipun secara legalitas kemungkinan mereka tidak memiliki dasar hukum, tapi harus dilihat juga bukti sejarah kepemilikan lahan secara bertahun-tahun. “Secara riel silakan Pemda menyelesaikannya dengan masyarakat, secara legalitas kita urus dengan kehutanan mengenai penggunaan lahan di dalam kawasan bagi pembangunan bendungan,” demikian Senator asal NTB ini. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.