Berlangsung Dinamis, FGD KPU Sumbawa Lahirkan Rekomendasi

oleh -16 views

SUMBAWA BESAR, SR (31/03/2016)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2015 lalu. Diskusi terbatas yang dipandu Suhardi Soud SE—Anggota KPU Provinsi NTB, dan dihadiri narasumber dari sejumlah kalangan seperti Anggota KPU Sumbawa, Panwas, pimpinan parpol, LSM, wartawan, pengamat dan akademisi ini dilaksanakan di Wisma Daerah Sumbawa, Kamis (31/3). Komponen yang dievaluasi dalam kegiatan tersebut meliputi anggaran, tata kerja, logistic, pemuktahiran daftar pemilih, pencalonan, sengketa pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih, serta sengketa hasil pemilihan. FGD yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 Wita, berjalan relative bagus, konstruktif dan dinamis. Banyak masukan dan kritikan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi secara nasional yang dipadukan dengan daerah lain untuk perbaikan proses demokrasi di Indonesia.

FGD KPUMisalnya soal pencalonan kepala daerah. Persoalan yang muncul adalah kewajiban adanya rekomendasi pencalonan dari DPP partai politik dan tidak boleh sekedar rekomendasi DPW/DPC/DPD. Dari sejumlah narasumber memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang tetap bertahan dengan aturan sebelumnya yang harus direkomendasikan DPP, karena hal itu menjadi persoalan internal parpol yang tidak perlu diintervensi oleh pihak eksternal. Ada juga yang menginginkan agar disesuaikan dengan levelnya, misalnya calon bupati/wakil bupati cukup dengan rekom atau keputusan DPC/DPD. Alasannya, DPC/DPD lah yang memahami dan mengetahui kondisi dan segala hal yang berkaitan dengan figure daerah yang akan diusung. Persoalan lainnya adalah dualisme kepengurusan parpol sebagaimana yang dialami Golkar dan PPP dalam mengusung calon. Kedua partai ini pada Pilkada kemarin, tidak diperkenankan menjadi partai pengusung kecuali mendapat surat rekomendasi dari dua kepengurusan itu. Narasumber menilai permasalahan itu muncul karena ketidaktegasan KPU dalam menjalankan undang-undang dan masih memberikan celah untuk berkompromi. “Harusnya KPU bersikap tegas, kepengurusan yang tercatat di lembaran negara itulah yang diakui dan berhak mengusung calon, jadi bukan dari pengurus si A atau si B,” tegas Kamaluddin ST M.Si—salah seorang narasumber FGD.

Baca Juga  Difasilitasi Bupati, Wartawan Versus Anggota DPRD Berakhir Damai

Kemudian perrsoalan kampanye. Masih terdapat interpretasi yang berbeda terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi dengan anggaran APBD. Selain itu masih adanya media massa yang mengabaikan asas berimbang dalam pemberitaan pasangan calon akibat peran dewan pers dan KPI yang kurang maksimal. Menurut narasumber, lokasi pemasangan alat peraga kampanye sudah bagus, hanya perlu ditambah dan alat peraganya diperbaiki sehingga tidak terkesan asal jadi dan asal-asalan. Sementara soal pemberitaan media massa ditanggapi serius sejumlah wartawan yang hadir sebagai narasumber FGD. Kesan tidak berimbang tak dapat dihindari karena memang media massa adalah perusahaan industry. Namun bukan berarti tidak mengakomodir kepentingan semua calon, karena dalam hal ini harus berdasarkan simbiosis mutualisme. Media ‘dipaksa’ untuk bersikap adil tapi di sisi lain tidak ada paksaan terhadap calon untuk bersikap adil terhadap semua media. Terkadang calon yang memilih media tertentu yang diajak bekerjasama, sehingga media lainnya kurang memberitakan mengenai calon bersangkutan. Meski demikian narasumber menilai cara yang diterapkan oleh KPU Sumbawa sudah sangat bagus terkait dengan menanggung pemasangan iklan para calon di semua media massa.

Permasalahan lain yang dibahas dalam FGD adalah ketentuan pasal 20 huruf v bermakna PPK melakukan penghitungan suara. Ketentuan itu dianggap keliru karena proses penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS bukan PPK. Sebagian besar narasumber mengatakan mekanisme dan tahapan penghitungan suara sudah sangat bagus mulai dari PPS, PPK hingga kabupaten. Sebab kekeliruan yang bisa muncul di tingkat bawah bisa diperbaiki ke tingkat atasnya bukan hanya soal hasil perhitungannya tapi juga prosesnya. Hal lain adalah turunnya persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya disbanding Pilkada sebelumnya dan penyebab penurunan tersebut. Narasumber menginginkan agar KPU semakin intensif melakukan sosialisasi. Kemudian mengidentifikasi daerah-daerah mana yang tingkat partisipasinya rendah sehingga dilakukan perlakuan khusus dalam mengdongkrak angka partisipasi tersebut.

Baca Juga  Hasil Uji Forensik, Tandatangan di Dokumen “Nasdem” Palsu

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag dalam sambutannya, mengatakan, tujuan digelarnya FGD ini untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam permasalahan yang terjadi dalam implementasi tahapan pemilihan serentak Tahun 2015 utamanya yang merupakan implikasi dari ketentuan dalam peraturan KPU. Selain itu mengumpulkan berbagai gagasan yang solutif untuk direkomendasikan sebagai bahan revisi undang-undang pemilihan dan peraturan KPU untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan serentak selanjutnya. “Alhamdulillah Pilkada Sumbawa Tahun 2015 lalu berjalan aman, jurdil dan maras. Sukses ini berkat dukungan semua pihak, karena itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi,” tutup Syukri didampingi empat komisioner lainnya, Sudirman S.IP, Dr Yuyun Nurul Azmi, Aryati S.Pd.I dan Nur Kholis SAP, serta Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin SE. (JEN/SR)

 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.