Atasi Kondisi SDN Lempeh, Direlokasi atau Ditingkatkan

oleh -11 views

SUMBAWA BESAR, SR (30/03/2016)

SD Negeri 1 Lempeh menjadi sarana sidak berikutnya. Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sumbawa ini menindaklanjuti usulan pengembangan sekolah tersebut, mengingat kondisi yang ada sekarang sangat sempit dan kekurangan local yang berdampak pada terbatasnya daya tampung siswa sehingga diberlakukan sekolah dalam dua shif.  “Setiap tahun cukup banyak calon siswa yang mendaftar bukan hanya dari wilayah Lempeh tapi juga dari wilayah lainnya. Kami terpaksa membatasi jumlah pendaftar karena local yang terbatas,” lapor Rabuna, S.Pd—Kepala Sekolah setempat kepada Koordinator Komisi IV Kamaluddin ST M.Si yang didampingi Ketua dan Anggota Komisi IV, Selasa (29/3) kemarin. Dari 12 rombel (rombongan belajar) yang ada, tiga rombel terpaksa masuk siang karena keterbatasan ruang belajar. Kondisi ini belum cukup, karena ada dua local yang terancam digusur menyusul rencana pemerintah melakukan pelebaran jalan. “Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa,” ujarnya lirih.

Ketua Komite Sekolah Abdul Majid berharap penambahan lokal baru yang sudah lama diusulkan dapat segera direalisasikan. Bukan hanya penambahan local, kondisi fisik sekolah juga harus mendapat perhatian.  Tembok belakang sekolah setiap tahun jebol dan ditangani secara tambal sulam. Demikian dengan taman sekolah. “Kami sangat prihatin,” ucap Kamaluddin ST M.Si—koordinator Komisi IV didampingi Ketua Komisi, Ida Rahayu dan sejumlah anggotanya.

SDN Lempeh 1Menurut Kamal—akrab politisi PPP ini disapa, hanya Kelurahan Lempeh yang memiliki satu-satunya SD, berbeda dengan kelurahan lain yang lebih dari satu.  Karena itu harus mendapat perhatian serius. Ada dua opsi untuk menyiasati kondisi tersebut, yaitu dengan relokasi ke lokasi eks STM 45 atau membangun gedung bertingkat di lokasi lama. “Opsi kedua yang lebih memungkinkan,” katanya.

Baca Juga  Plampang Siap Gelar MTQ Tingkat Kecamatan

Ketua Komisi IV Ida Rahayu SAP memastikan jika SDN 1 Lempeh menjadi prioritas komisinya untuk diperjuangkan karena kondisinya sangat kritis. “Secepatnya akan kami koordinasikan dengan Kepala Dinas Diknas agar persoalan ini mendapat perhatian serius,” demikian Ida yang didampingi Andi Rusni, Ahmadul Kusasi, Basaruddin, H Mustajabuddin, Akhmad Junaidi, dan Bunardi.  (JEN/SR)

 

bankntb DPRD DPRD