Apa Khabar 400 Kubik Kayu Hasil Opgab di Hutan Olat Rawa ?

oleh -0 views

SUMBAWA BESAR, SR (29/03/2016)

Sejauh ini penanganan kasus illegal logging hasil Operasi Gabungan (Opgab) di Hutan Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, belum ada kejelasan. Bahkan temuan 400 kubik lebih kayu jati olahan dan gelondongan itu sepertinya menghilang dan terkesan didiamkan. Untuk diketahui Opgab yang dikoordinir Bupati Sumbawa ini dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kawasan hutan Sumbawa yang terus dijarah. Polisi, TNI, dan Polhut dikerahkan untuk menyudahi aksi kejahatan tersebut. Hasilnya sekitar 84 truk kayu hasil tebangan ditemukan di dalam kawasan Olat Rawa. “Ada fase-fase yang harus ditempuh aparat penegak hokum dalam menangani kayu temuan itu,” kata Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc yang dicegat SAMAWAREA usai menghadiri PAW Anggota DPRD Sumbawa, kemarin.

Kemungkinan alotnya penangangan kasus ini karena penyidik dalam hal ini PPNS Dinas Kehutanan Sumbawa dan Provinsi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pemilik dan pelaku penebangan kayu di dalam kawasan. Sebab ketika Opgab digelar, kayu ditemukan tanpa pemilik. Namun Bupati berharap agar kasus itu ditangani secara serius dan tidak tebang pilih. Mengenai tindak lanjut ratusan kubik kayu temuan itu, Bupati  mengatakan maish harus menunggu proses hokum berjalan. “Aparat hukum sedang bekerja untuk penanganan tindak pidananya, mencari siapa tersangka. Setelah ada tersangka dan diproses hokum, barulah barang bukti kayu itu diproses salah satunya melalui pelelangan,” ujar Bupati.

Baca Juga  Fasilitasi Penghoby, Polres Badung Gelar Lomba Mancing

Kayu sitaan TNISebenarnya lanjut Bupati, langkah represif melalui opgab dan tindakan hukum, bukan menjadi yang utama dalam mengamankan hutan. Sebab jumlah personil dan sarana pendukung lainnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kawasan. Yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat. Selama ini masyarakat di sekitar kawasan hutan kerap melakukan pembiaran hutannya dirusak. Ironisnya yang merusak justru oknum-oknum yang datang dari luar daerah. Untuk itu Ia menginstruksikan camat dan kepala desa untuk menggerakkan warganya berperan aktif dalam menjaga hutan.

Sementara itu Kajari Sumbawa, Paryono SH MH mengakui belum menerima SPDP penanganan hasil Opgab oleh penyidik kehutanan. Yang ada hanya SPDP hasil penangkapan TNI untuk 4 sopir truk yang menjadi tersangka. Tapi SPDP itu dikirim ke Kejati NTB karena penyidik yang menanganinya adalah PPNS dari Dinas Kehutanan Provinsi. “Untuk sidangnya pasti di Sumbawa. Hanya penanganannya saja di Mataram,” demikian Kajari.  (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD