Serap Aspirasi, Anggota DPD RI Kunjungi Sumbawa

oleh -7 views

SUMBAWA BESAR, SR (24/03/2016)

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi Ketua GOW Sumbawa, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan para Kepala SKPD menerima rombongan Anggota DPD RI  Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi SH didampingi Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Lombok Tengah, dan Sumbawa Barat yang berkunjung dalam rangka Rapat Kerja dan Serap Aspirasi di Wisma Daerah Sumbawa, Kamis (24/3).

Dalam sambutan penerimaannya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Hj. Baiq Diyahratu Ganefi SH. Ia berharap kehadiran senator asal NTB itu bisa menguatkan jalinan silahturrahmi dan kerjasama yang sinergis antara Kabupaten Sumbawa dengan Anggota DPD RI khusus Dapil NTB. “Kami ingin adanya jalinan pusat dan daerah, karena bagaimanapun juga di daerah ini tidak akan mungkin bisa membangun diri sendiri tanpa adanya bantuan dari pusat. Kami sangat berharap bantuan dari pusat guna membangun daerah ini,” pinta Wabup.

DPD RI BaiqUntuk diketahui, ungkap Wabup, masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian pusat. Di antaranya banyak daerah yang sampai saat ini masih terisolir, salah satunya Kecamatan Batu Lanteh. “Kami berharap ada campur tangan pusat untuk membantu kami,” ujarnya.

Di bidang pertanian, Kabupaten Sumbawa masih mengalami kekurangan pupuk sekitar 40 persen. Artinya alokasi pupuk dari pusat tidak sebanding dengan kebutuhan petani dengan lahan yang cukup luas. Ia berharap wakil Sumbawa dan NTB di pusat dapat membantunya sehingga persoalan ini dapat diretas.

Baca Juga  Menpar Komit Jadikan MotoGP Mandalika Event Paling Bergengsi

Sementara itu Anggota DPD RI Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi SH menyatakan bahwa pihaknya di Senayan, kerap berkomunikasi dengan daerah khususnya kabupaten/kota wilayah NTB. “Kami di komite tiga membidangi kesehatan dan ketika kami rapat kerja dengan Menteri Kesehatan saya lihat untuk APBNP masih ada yang longgar dan langsung saya telepon para Direktur RSU untuk memasukkan apa-apa yang dirasakan kurang,” katanya. Dari usulan itu, RSU Kota Mataram dan RSU Lombok Tengah yang mendapatkan jatah dari APBN.

Hj Baiq juga menyinggung persoalan BPJS yang dinilai minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham. “Kami di DPD RI sedang berjuang bagaimana caranya agar masyarakat yang memang miskin terakomodir, jangan sampai masyarakat miskin dimasukkan ke dalam masyarakat yang mandiri,” ujar Hj Baiq.

Bukan hanya itu saja, Hj Baiq mengusulkan agar CSR sebuah perusahaan yang diberikan kepada daerah dimasukkan ke dalam APBD. Kemudian mengenai Balai Latihan Kerja (BLK) yang hampir di seluruh provinsi masih dibiayai pusat. Masih banyak BLK yang statusnya terbengkalai. Padahal BLK sangat dibutuhkan dalam menghadapi MEA. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD