Musrenbang Kabupaten Sumbawa Resmi Dimulai

oleh -11 views

SUMBAWA BESAR, SR (23/03/2016)

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Sumbawa resmi dibuka Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc, Rabu (23/3) pagi tadi. Hadir dalam kesmepatan itu pimpinan DPRD Sumbawa, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Kepala SKPD, para camat, dan Kades, serta toma, toga, pimpinan BUMN dan BUMD.

Kepala Bappeda Sumbawa Ir Iskandar Damhudji M.Ec., Dev melaporkan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD ini akan dilakukan dalam tiga agenda penting guna menyusul rancangan awal RPJMD. Agenda pertama adalah tim penyusun RPJMD akan melakukan konsultasi ke Bupati dan Wakil Bupati serta tim penyusun visi-misi untuk mendapatkan arahan secara langsung terkait harapan yang tersirat di balik visi misi, sekaligus informasi akan janji–janji politik Bupati dan Wakil Bupati, sebagai salah satu bahan penyempurnaan rancangan yang telah disusun berdasarkan kaidah–kaidah tekhnogratik. Agenda kedua, tim penyusun akan melakukan diskusi terfokus bersifat tematik dengan steakholder termasuk figur berkompeten seperti Kelompok Sumbawa Adventure, kelompok wira usaha/pengusaha maju, pelaku pariwisata, akademisi kreatif, LSM, serta para tokoh masyarakat dalam rangka menyerap berbagai pandangan, pemikiran dan informasi yang sangat berguna sebagai bahan penyempurnaan selanjutnya.

Agenda ketiga, adalah pelaksanaan konsultasi publik terhadap rancangan awal RPJMD dimaksud guna meminta pendapat dan saran dari seluruh akademisi, LSM, pegiat sosial, dan kelompok masyarakat lainnya secara komprehensif untuk dijadikan rancangan RPJMD yang siap di Musrenbangkan. Untuk diketahui Musrenbang RKPD 2017 diselenggarakan selama 2 hari, 23-24 Maret 2016 dengan jumlah peserta 250 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah tingkat kabupaten dan perwakilan DPRD Sumbawa, delegasi kecamatan, perwakilan instansi vertikal, organisasi wanita, lembaga dan kelompok masyarakat.

Baca Juga  Aksi Hebat PWI Sumbawa ini Buat Tukang Parkir dan Ojek Tersenyum

Sementara itu Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Ir H Ilham M mengatakan, proses perencanaan pembangunan daerah bukan semata menjalankan siklus tahunan sebagaimana telah diamanatkan peraturan perundang–undangan. Namun proses perencanaan harus lebih dimaknai sebagai upaya membangun sinergitas, kesinambungan, dan optimalisasi kemanfaatan hasil–hasil pembangunan antara tahun sebelumnya dengan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten Sumbawa tentu sudah melewati proses yang diawali dari musyawarah di lingkup pemerintahan terkecil yakni desa dan berproses ke level Pemerintahan Kecamatan dengan dilibatkan berbagai unsur masyarakat. Berbagai usulan rencana pembangunan dari proses–proses yang telah dilalui akan dipilah dan dipilih untuk menjadi usulan rencana program 2017 yang sumber pendanaannya dapat diusulkan melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Hasil Musrenbang kabupaten/kota akan dibahas dalam Pra Musrenbang Provinsi yang akan diselenggarakan pada 28-30 Maret 2016 dengan tema “Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Startegis dan Peningkatan Kwalitas Lingkungan Hidup Guna Mengurangi Kemiskinan”. Dalam rancangan rencana prioritas pembangunan pemerintah Provinsi NTB Tahun 2017 terdapat 211 program.

Ir Ilham menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkomitmen terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk belanja langsung maupun membiayai kegiatan strategis dalam struktur APBD 2017. Upaya–upaya efisiensi dilakukan belakangan ini dengan merasionalisasi kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian target RPJMD, membatasi perjalanan dinas, perubahan indeks biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, merasionalisasi keberadaan tim–tim kegiatan dihajatkan mengoptimalkan pembiayaaan kegiatan strategis RPJMD 2013-2018. “Semoga kekuatan fiskal 2017 sebagaimana diharapkan dalam RPJMD dapat terpenuhi, sehingga mampu memenuhi hajat pembangunan Provinsi maupun percepatan pembangunan di seluruh kabupaten/Kota se NTB,” demikian Irham. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD