Awasi Peredaran Obat dan Makanan, Sumbawa-BPOM Jalin MoU

oleh -5 views

SUMBAWA BESAR, SR (23/03/2016)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Balai Pengawasan  Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama (MoU) dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan. Hal ini menyusul semakin kompleksnya permasalahan obat dan makanan.

Kepala BPOM Mataram, Drs I Gede Nyoman Suandi A.Pt, MM mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Selama tiga tahun, BPOM melakukan evaluasi, salah satunya terhadap penjualan jajanan di sekolah– sekolah tingkat SD. Untuk melakukan pengawasan, BPOM telah memberikan bantuan satu unit alat penguji pangan dan jajanan anak sekolah di Kabupaten Sumbawa. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi di Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwis  dan Desa Karang Dima  Kecamatan Labuhan Badas, terkait masalah obat dan makanan. “Pengawasan hingga penegakan hukum juga telah dilakukan BPOM untuk menjamin kualitas pangan dan jajanan yang beredar di masyarakat,” katanya.

MOU Balai POMMenanggapi banyaknya peredaran obat dan kosmetik yang berbahaya, BPOM telah melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran, produksi dan komposisi obat dan kosmetik. Untuk lebih memaksimalkan pengawasan obat dan makanan, pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan BPOM pusat agar bisa membangun POSPOM di Kabupaten Sumbawa. Sejauh ini, POSPOM hanya ada di Kabupaten Bima.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan obat dan makanan merupakan komoditi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu pemerintah daerah harus dapat menjamin mutu, kemanan, dan khasiat dari produk obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. “Salah satu faktor yang berperan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat adalah adanya jaminan mutu obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya. Beberapa penyimpangan penggunaan bahan obat dan makanan yang sering terjadi di masyarakat antara lain penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya bagi kesehatan, dan peredaran obat–obatan palsu yang bila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan berdampak sangat merugikan masyarakat. “Apabila POSPOM ada di Kabupaten Bima, maka Kabupaten Sumbawa akan mengalami kesulitan dalam mengawasi makanan dan obat–obatan yang ada di masyarakat. Khususnya panganan yang beredar di kalangan anak–anak sekolah harus diawasi dengan ketat sebagai langkah untuk memproteksi  karena akan berdampak pada kualitas SDM di masa mendatang,” ucapnya.

Baca Juga  Belajar Etika, RSUD Datangkan Trainer

MOU Balai POM 2Selain penganan, bahan kosmetik palsu yang banyak beredar juga perlu diawasi. Harapannya ada operasi gabungan yang terjadwal antara BPOM dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta respon cepat dari BPOM apabila ada permasalahan penyalahgunaan obat dan makanan yang terjadi. “Harus diantisipasi jangan sampai kualitas makanan kita terganggu,” harap Haji Mo. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD