Hasil Reses Anggota DPRD Sumbawa Dilaporkan

oleh -2 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (22/03/2016)

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan kegiatan resesnya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan reses ini dilaksanakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala guna meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelaksanaan reses juga untuk menyerap, menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan di daerah. Hasil reses inilah yang dilaporkan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses I (Pertama) yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, Senin (21/3) kemarin. Dalam laporan itu aspirasi yang disampaikan masyarakat di Dapil I hingga V semuanya sama baik di bidang fisik, ekonomi, pendidikan, social dan budaya.

Sebagaimana yang disampaikan anggota DPRD dari Dapil I melalui juru bicaranya, Indra Herwansyah melaporkan bahwa aspirasi masyarakat yang berhasil terserap dikelompokkan menjadi tiga bidang. Pertama Bidang Fisik meliputi pembangunan sekolah, jalan lingkungan, jalan usaha tani, hotmix jalan, jembatan, peningkatan jalan produksi, pembangunan jalan inspeksi bendungan, pembangunan penahan tebing, bronjong, pemasangan talud, pembuatan tembok tempat pemakaman umum, pembuatan sumur bor, perbaikan drainase, saluran irigasi, cekdam, MCK, dan pembangunan jalan wisata.

Kedua, Bidang Ekonomi meliputi pengadaan alat pertanian, hewan ternak, perikanan, benih berkualitas, pengadaan terop dan kursi, pembangunan jaringan listrik, bantuan dana atau modal usaha bagi kelompok  masyarakat, bantuan alat perbengkelan, bantuan peralatan atau sarana dan prasarana untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan lainnya. Selanjutnya Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan meliputi pembangunan tembok dan lokal sekolah, PAUD, tempat ibadah, renovasi cagar budaya, pembangunan balai pertemuan, penambahan alat kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan Pustu.

Baca Juga  Realisasi APBD 2016 Melebihi Target, Realisasi DAK Tak Tercapai

Sidang Paripurna Reses 1Aspirasi yang sama juga terserap di Dapil II terdiri dari Lape, Lopok, Moyo Hulu, Ropang, Lantung, Lenangguar, Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk. Seperti yang disampaikan jubirnya, Yasin Musamma S.AP bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat lebih mengarah kepada bentuk fisik, karena dinilai  manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan langsung, seperti pengadaan ternak, pembuatan jalan, jembatan, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), penambahan mobil pemadam kebakaran, dan pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi. Pada umumnya kebutuhan desa ataupun kebutuhan wilayah masing-masing daerah pemilihan memiliki kesamaan.

Tidak jauh beda aspirasi di Dapil III yang dilaporkan jubirnya, Hamzah Abdullah. Masalah jalan, jembatan dan bendungan masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan. ”Kami harap hasil reses ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan sumber informasi awal dalam merencanakan kegiatan pembangunan di masa akan datang,” ucap Jubir Dapil IV, Abdul Rafiq.

Sidang Paripurna Reses 2Sementara Dapil 5 yang dilaporkan Syamsul Fikri S.Ag M.Si, menyoroti masalah keamanan dan kondusifitas wilayah mengingat masih maraknya aksi ilegal loging di beberapa kecamatan di daerah gili dan kawasan hutan, aksi pencurian ternak dan semrawutnya keberadaan ternak besar yang masuk dalam area pemukiman, serta maraknya aksi ilegal fishing di Perairan Teluk Saleh. Belum lagi maraknya peredaran narkoba yang menimbulkan keresahan.

Persoalan lainnya adalah keluhan atas pelayanan BPJS yang tidak cepat dan berbelit-belit serta keluhan pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang belum dapat dipergunakan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas. Selain itu masih sering terjadi pemadaman bergilir yang tidak terjadwal atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Belum adanya lampu jalan di beberapa titik rawan terjadinya tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas, serta tidak terpeliharanya taman kota atau ruang terbuka hijau, juga menjadi bagian laporan dari Dapil V ini. Tak hanya itu anggota DPRD dari Dapil V menyoroti penataan kota yang masih semrawut seperti sepanjang jalan garuda, penataan dan penertiban pasar seketeng, penataan parkir, pembuangan sampah yang berdampak bagi kesehatan lingkungan.

Baca Juga  Momen Harlah Ansor Launching 100.000 Hektar Bibit Jagung

Berdasarkan persoalan tersebut, pihaknya selaku wakil rakyat berkewajiban untuk memberikan umpan balik (feedback) kepada pemerintah daerah. Umpan balik yang diberikan sejak dini diharapkan berfungsi sebagai bagian dari early warning system bagi pemerintah daerah, sehingga dapat melakukan planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan pada akhirnya monitoring (pengawasan) terhadap proses pembangunan daerah berjalan secara konsisten demi terciptanya Sumbawa yang hebat dan bermartabat. (JEN/SR*)

bankntb DPRD DPRD