Tanpa Ijin, Reklamasi Pulau Kaung Dihentikan Timgab

oleh -49 views

SUMBAWA BESAR, SR (21/03/2016)

Kegiatan reklamasi Pulau Kaung yang dilakukan pemerintah desa dan salah seorang pengusaha terpaksa dihentikan tim gabungan Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Tindakan timgab yang dilakukan Senin (21/3) siang tadi ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima 17 Maret lalu. Namun demikian reklamasi atau aktivitas penimbunan pantai ini sudah berlangsung cukup lama dan kini sudah mencapai bentangan sekitar 1,3 hektar.

Penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa, Zulkifli S.Pi M.Si yang ditemui SAMAWAREA usai menggelar operasi, mengatakan, langkah yang dilakukan tim karena aktivitas tersebut tidak mengantongi ijin baik ijin lokasi reklamasi maupun ijin pengelolaan. Kegiatan reklamasi yang dilakukan CV Arif selaku kontraktor pelaksana bekerjasama dengan pemerintah desa ini untuk pembangunan atau perluasan rumah tinggal masyarakat dan fasilitas pendukung lainnya. Dan di atas lahan reklamasi ini rencananya akan dibuat 100 lebih kaplingan. “Saat tim turun melakukan investigasi, memang benar ada aktivitas dan penimbunan pantai ini sudah berlangsung sejak dua minggu yang lalu,” kata Zulkifli.

Pihaknya telah memanggil Kades Pulau Kaung Abdul Rasyid dan Zulkarnain selaku Direktur CV Arif untuk diberikan pemahaman jika kegiatan yang dilakukan illegal dan melanggar aturan yakni UU No. 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Aturan ini membolehkan reklamasi tapi harus ada ijin,” tegasnya.

Baca Juga  Dipalak dan Dikeroyok, Penjual Kacamata Opname  

Pulau Kaung Samawa 1Selanjutnya pihak pelaksana menghentikan kegiatannya yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan. Sebagai bentuk konsistensi, tim akan selalu mengawasi untuk memastikan kegiatan tersebut benar-benar berhenti hingga pelaksana mengantongi ijin yang amanatkan aturan.

Untuk diketahui kegiatan reklamasi atau penimbunan pantai ini, ungkap Zulkifli, membuat ekosistem yang ada terganggu bahkan punah. Yang lebih penting lagi, jika aktivitas tanpa ijin ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk karena akan diikuti oleh orang lain untuk melakukan hal yang sama. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD