BPR NTB Sumbawa Minta Dijadikan Pemegang Kasda

oleh -32 views

SUMBAWA BESAR, SR (16/03/2016)

Kemajuan terus diperlihatkan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Sumbawa. Bank milik pemerintah daerah ini mampu keluar dari keterpurukan setelah Tahun 2012 mengalami kerugian akibat terjadi ketimpangan dalam pengelolaannya. Dan sudah beberapa tahun belakangan ini BPR Sumbawa telah memberikan konstribusi berupa deviden kepada pemegang saham yakni Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa. Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Pengawas BPR Sumbawa, H Mas’un didampingi Anggotanya, Heri Saptoaji SH beserta jajaran direksi saat menerima kunjungan Anggota DPRD NTB Dapil V yang dikomandani Nurdin Ranggabarani SH MH belum lama ini.

Reses BPRKemajuan yang dicapai BPR NTB ungkap Pensiunan Disperindag ini, berkat kerja keras jajaran setempat yang berusaha menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito hingga mencapai 164 Miliyar. “Dalam tiga tahun pasca rugi, kami sudah bisa memperoleh keuntungan, mampu membayar denda sekaligus deviden,” ucapnya.

Tahun 2015 saja, BPR NTB Sumbawa mendapat keuntungan bersih Rp 8 Milyar. Dari keuntungan ini 50 persen diserahkan kepada Pemda Sumbawa (Rp 2,2 M) dan sisanya Provinsi NTB. Namun demikian BPR dihadapkan dengan likuiditas mengingat modal dasar (inti) yang dimiliki masih mencapai Rp 30 M. Dengan korporasi yang relative kecil dibandingkan dengan jumlah nasabah masih jauh dari harapan. Karena itu BPR terus melakukan pendekatan dengan sejumlah guna mendapat pinjaman dari salah satu lembaga pemerintah sebesar Rp 10 M.

Baca Juga  Warga KSB Deklarasi Dukungan Paket Ahyar-Nurdin

Haji Mas’un juga berharap DPRD NTB khususnya dari Dapil V dapat menfasilitasi BPR untuk mendapat suntikan dana (penyertaan modal) lebih besar dari Pemprov dan Pemda. Selain itu diharapkan juga BPR NTB Sumbawa dapat diperlakukan sama dengan Bank NTB yakni menjadi salah satu pemegang kas daerah (Kasda). “Meski suntikan dana kecil, tapi kami mampu memberikan deviden yang cukup besar. Apalagi jika suntikan dananya besar, sudah pasti devidennya jauh lebih besar,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan ST mengatakan bahwa kunjungan ke BPR NTB Sumbawa ini adalah bentuk tanggung jawab moril dan politik sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat di Kabupaten Sumbawa dan KSB. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah menyerap aspirasi untuk diperjuangkan agar bisa direalisasikan. Untuk menyelesaikan masalah BPR NTB ini, Johan—politisi PKS yang didampingi Nurdin Ranggabarani SH MH (PPP), Burhanuddin Jafar Salam SH (PAN), Hj Rahmah Jamaluddin Malik (Hanura), Baijuri Bulkiah SH (Demokrat), M Thalib (Gerindra) dan Firman (PDIP), memberikan dua solusi yaitu merubah Perda Penyertaan Modal agar besarnya suntikan dana lebih focus, atau BPR dilikuidasi dari PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB sebagai bentuk penguatan untuk masuk Buku II agar bisa melakukan transaksi di bank umum. “Ini solusi sekaligus tuntutan hukum yang harus diikuti,” jelas Johan.

Baca Juga  Relawan Sahabat NTB Galang Kekuatan Dukung Zul-Rohmi dan Fiddin

Selama ini diakui Johan, informasi mengenai BPR NTB Sumbawa tidak begitu diketahuinya karena buntunya koordinasi. Selama ini masalah BPR NTB selalu diwakili Ketua Forum BPR yang kebetulan menjabat sebagai kepala BPR NTB Lombok Timur, sehingga yang lebih diketahui dan terserap adalah persoalan BPR Lotim dimaksud. Ternyata Ia baru mengetahui jika kinerja dan kemajuan BPR NTB Sumbawa jauh lebih bagus dari BPR Lotim. Karena itu selaku wakil rakyat asal Sumbawa, Ia bersama anggota DPRD Dapil V akan berjuang mengatasi persoalan ini sehingga BPR NTB mampu bersaing dengan bank-bank lain. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD