Kekurangan Alat Berat, BPJ Minta Bantuan Nurdin Cs

oleh -16 views

SUMBAWA BESAR, SR (15/03/2016)

Pemeliharaan jalan propinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat masih belum maksimal. Padahal masih banyak jalan kritis dan belum tembus serta rehabilitasi jembatan yang harus tertangani. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dan kekurangan alat berat khususnya dimiliki Balai Pemeliharaan Jalan (BPJ) Provinsi NTB Wilayah Sumbawa. Kondisi ini disampaikan Kepala Balai setempat, Jamaluddin Malady S.Sos MT di hadapan Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil V di antaranya Nurdin Ranggabarani SH MH, Burhanuddin Jafar Salam SH dan Baijuri Bulkiyah SH saat melakukan kunjungan resesnya, Senin (14/3) kemarin.

Dalam paparannya, Jamal Redy—akrab birokrat muda ini disapa memaparkan bahwa panjang jalan yang ditangani saat ini mencapai 449,08 kilometer meliputi Sumbawa dengan 12 ruas jalan sepanjang 372,88 kilometer dan KSB dengan tiga ruas jalan dengan panjang 76,20 kilometer. Untuk jalan mantap di dua kabupaten tersebut sepanjang 260,82 kilometer (58,87 persen), tidak mantap 8,82 kilometer (1,99 persen), jalan kritis 61,64 kilometer (31,1 persen) dan jalan tembus 101 kilometer (25,23 persen). Misalnya jalan provinsi yang kondisinya memprihatinkan terdapat di ruas jalan menuju Kecamatan Lunyuk tepatnya KM 69. Akibat hujan terjadi longsor yang menutup badan jalan dan harus diperbaiki. Para pengguna jalan tidak mau tahu siapa yang mengerjakan jalan tersebut melainkan tetap menghubungi pihaknya untuk segera ditangani karena status adalah jalan propinsi. Padahal seharusnya itu masih dalam penanganan kontraktor pelaksana mengingat proyek jalan itu masih dalam masa pemeliharaan. Tentunya sebagai bentuk tanggungjawab moril, pihaknya turun tangan.

Baca Juga  Muazzim: PDIP Terlambat, PAN Final untuk Jarot--Mokhlis

Dalam menangani sejumlah ruas jalan ini, Balai Pemeliharaan Jalan wilayah Sumbawa memiliki alat berat yang sangat terbatas. Seperti dump truck, Vibrator Roller kapasitas 4 ton, Vibrator Roller 2,5 ton dan loader masing-masing hanya satu unit. Semua alat ini dalam kondisi sudah tua dan sebagiannya rusak. Untuk itu pihaknya berharap anggota DPRD NTB ini dapat memperjuangkan pengadaan alat berat tersebut. “Jika dibandingkan dengan Balai Jalan daerah lain, semua alat beratnya lengkap,” ujarnya.

Menanggapi permintaan itu, Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH berjanji akan memperjuangkannya melalui APBD Perubahan Provinsi NTB. Ia meminta kepala balai setempat dapat menyiapkan usulan kongkrit tentang apa yang diperlukan sebagai bahan bagi pihaknya terutama anggota DPRD Dapil V untuk berjuang bersama agar Balai di Sumbawa dapat sejajar dengan balai-balai lain terutama yang berada di Pulau Lombok. “Tidak bisa kita perjuangnya secara individu atau per komisi, tapi kita akan berjuang bersama seluruh anggota DPRD Dapil V karena ini adalah kepentingan masyarakat di dua daerah yaitu Sumbawa dan KSB,” ucap Nurdin Raba—akrab politisi PPP ini disapa.

Menurut Nurdin, keberadaan balai pemeliharaan jalan di kabupaten/kota untuk menyelamatkan wajah pemerintah provinsi. Sebab jalan merupakan etalase pembangunan. Ketika jalan rusak maka pembangunan dianggap gagal.

Ditambahkan Baijuri Bulkiyah SH—Wakil Ketua Fraksi Demokrat yang berada di Komisi II, bahwa kehadiran mereka di balai ini merupakan bentuk kesungguhan dalam membantu masyarakat Sumbawa dan KSB. Perjuangan ini bukan hanya sebatas untuk mendapatkan anggaran APBD Provinsi, tapi mereka akan mendatangi pusat.

Baca Juga  “Jangan Mimpi Sejahtera Jika Jokowi-Ma’ruf Amin Kalah di Sumbawa”

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD NTB yang berada di Komisi IV, Burhanuddin Jafar Salam SH. Delapan anggota DPRD NTB Dapil V adalah kekuatan Sumbawa dan KSB yang menjadi daya dorong yang luar biasa dalam meretas ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dengan daerah di Pulau Lombok. Ketika upaya di DPRD NTB masih belum bisa terakomodir, maka perjuangan akan dilakukan di pusat. Apabila masih belum maksimal, jalan terakhir adalah menggunakan dana aspirasi 8 anggota DPRD NTB Dapil V. “Ini adalah jaminan dan kesungguhan kami untuk memperjuangkan pembangunan di daerah ini,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.