Kajari Tidak Bangga Hasil Opsgab Ilegal Logging

oleh -2 views

SUMBAWA BESAR, SR (14/03/2016)

Kajari Sumbawa, Paryono SH MH mengaku tidak bangga dengan hasil operasi gabungan dalam memberantas aksi illegal logging di Kabupaten Sumbawa. Sebaliknya Ia menyatakan keprihatinan dengan adanya ratusan kubik kayu yang diamankan di hutan Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir dan hutan lainnya di daerah ini. Sebab dengan temuan itu menandakan maraknya aksi illegal logging dan semakin meluasnya kerusakan hutan. “Kami bukan bangga dengan hasil operasi yang dicapai ini, tapi kami prihatin karena banyaknya kayu yang disita mengindikasikan rusaknya hutan Sumbawa,” ujar Kajari Paryono didampingi Kapolres AKBP Muhammad SIK dan Dandim 1607 Letkol Inf Agus Suryanto saat menghadiri Reses Anggota DPRD NTB Dapil V di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (14/3).

Kajari Sumbawa, Paryono SH MH
Kajari Sumbawa, Paryono SH MH

Dengan kondisi ini, pihaknya bersama tim gabungan dari TNI, Polri, Kehutanan dan KPH Batu Lanteh tidak akan berhenti dan terus melakukan upaya pencegahan dan tindakan hukum kepada para pelakunya. Namun yang menjadi kendala di lapangan adalah persoalan ketersediaan anggaran sehingga Opsgab ini dilaksanakan selama tiga hari. Sementara opsgab diistirahatkan sementara waktu, ada informasi yang menyebutkan puluhan truk mengangkut kayu diduga dari kawasan hutan. Artinya, pelaku illegal logging ini juga tidak akan pernah berhenti melakukan aksinya. Kajari mengaku bersama Dandim dan Kapolres sudah menemui Bupati selain menyampaikan persoalan anggaran, juga berharap ada pengawasan secara rutin di persimpangan jalan atau pintu masuk dan keluar kawasan. “Semua ini lagi-lagi terbentur anggaran,” tandasnya.

Baca Juga  BPMLH Segera Tebang dan Pangkas Pohon ‘Tua’

Mengingat persoalan hutan ini sudah menjadi ranah pemerintah propinsi, Kajari berharap DPRD NTB khususnya wakil rakyat dari Dapil V dapat menfasilitasi persoalan ini sehingga membantu kabupaten dalam ketersediaan anggaran. “Masalah hutan ini menjadi kewenangan dan urusan propinsi tapi kami di kabupaten yang menerima repotnya,” timpal Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc.

Bupati mengaku salut dengan Kapolres, Kajari dan Dandim yang tidak mengenal lelah dalam menangani masalah illegal logging. Meski menjadi urusan propinsi, namun mereka menyadari dampak dari illegal logging ini dirasakan langsung masyarakat Sumbawa. “Kami minta sahabat kami di DPRD NTB dapat berkoordinasi dengan dinas tekhnis dan Gubernur agar masalah ini dapat dituntaskan secara bersama-sama tidak hanya ditimpakan hanya kepada kabupaten,” demikian Bupati. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD