Tangani Narkoba, Polres Sumbawa Butuh Dukungan Pemda

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (06/03/2016)

Kabupaten Sumbawa telah dinyatakan sebagai daerah darurat narkoba. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap jajaran Polres Sumbawa. Karena itu masalah narkoba tidak menjadi tugas polisi semata, melainkan tanggungjawab semua pihak termasuk pemerintah daerah. Sebab untuk menangani kasus yang merusak generasi bangsa dan telah menjamah semua elemen ini, membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun justru anggaran yang dimiliki jajaran Polres Sumbawa dalam menangani kasus narkoba tersebut sangat minim. Tentunya keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu kendala yang membuat penanganan kurang optimal. Kendati demikian, prestasi yang diukir jajaran Satres Narkoba Polres Sumbawa dalam beberapa bulan belakangan ini patut diacungi jempol.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK yang dikonfirmasi SAMAWAREA, Sabtu (5/3) kemarin, mengakui jika anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan masih sangat terbatas. Dalam setahun anggaran yang dialokasikan hanya cukup untuk penanganan dan pengungkapan 7—8 kasus. Namun yang berhasil diungkap jajarannya hanya dalam waktu dua bulan sudah mencapai 9 kasus.

Menurut Kapolres, pengungkapan kasus narkoba berbeda dengan tindak criminal umum lainnya. Untuk tindak criminal umum ditangani setelah adanya kejadian. Sementara narkoba biaya yang paling besar adalah proses penyelidikan. Selain biaya penyamaran untuk membeli narkoba, juga biaya penggalangan informan. “Kita harus bisa mendeteksi keberadaan para pelaku narkoba. Karena itu jaringan infoman harus diperkuat karena lebih banyak diperlukan daripada penyidikan itu sendiri,” kata Kapolres.

Baca Juga  Gandeng SKPP, Bawaslu Sumbawa Bentuk Kampung Pengawasan Partisipatif

Selama ini untuk menyiasati dana yang terbatas, pihaknya menggunakan skala prioritas, selektif dalam mencari target operasi yaitu lebih diutamakan penangkapan pengedar dan bandar narkoba. Jika operasi dilakukan secara sembarangan dan lebih dominan menangkap pengguna maka anggaran operasional akan cepat habis. Artinya anggaran tidak terserap secara efektif dan efisien dalam melakukan pengungkapan. Terhadap persoalan tersebut, perwira dengan dua melati di pundak ini, mengaku telah menggelar rapat dengan bupati bersama pimpinan DPRD dan sejumlah SKPD terkait. Respon Pemda sangat positif dan berencana akan mengalokasikan anggaran bagi kepentingan tersebut.

Upaya lainnya, adalah dengan terbentuknya BNN di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya BNN, kapanpun dan berapapun kasus yang diungkap akan terlaksana secara optimal mengingat anggaran yang tersedia sangat besar. “Intinya, keberadaan BNN di daerah akan memaksimalkan penanganan kasus narkoba,” demikian Kapolres. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD