Kemiskinan dan Pengangguran di Sumbawa Masih Tinggi

oleh -69 views

SUMBAWA BESAR, SR (04/03/2016)

Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi. Dua persoalan inilah yang masih dihadapi daerah ini. Karena itu di bawah kepemimpinan HM Husni Djibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah (Husni-Mo) diharapkan dua permasalahan laten tersebut mampu dientaskan. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan semua pihak terutama pemerintah pusat termasuk putra daerah Sumbawa yang bercokol di Gedung Senayan.

Hal ini disampaikan Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc saat menyambut kedatangan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah SE dalam kunjungan silaturahimnya, Jumat (4/3). Saat itu Bupati didampingi Wakil Bupati Drs H Mahmud Abdullah, Sekda Drs H Rasyidi dan anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD). “Secara kebetulan kunjungan Fahri Hamzah kali ini tepat berada di awal pemerintahan kami. Tentu saja, moment ini akan kami manfaatkan betul untuk menyampaikan berbagai usulan yang kami harapkan dapat diperjuangkan beliau selaku wakil kita di Senayan,” kata Haji Husni—akrab Bupati disapa mengawali sambutannya.

Untuk diketahui sebutnya, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mencapai angka 16,87 persen pada Tahun 2014. Sedangkan data terakhir angka pengangguran sebesar 4,11 persen. Angka ini dinilai Bupati masih sangat tinggi. Ini terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja. Selain itu, rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan oleh rendahnya IPM yakni berada pada angka 62,88 jauh berada di bawah rata-rata nasional atau urutan keenam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Juga  Mendeteksi Calon Pemimpin yang Paling Dibutuhkan Sumbawa

Fakta ini akibat keterbatasan infrastruktur, di mana jalan kabupaten berada pada kondisi tidak mantap sebesar 13,59% dan kritis 28,39%, di samping kekurangan prasarana sumber daya air untuk mengairi lahan pertanian seperti waduk, bendung, embung, cekdam dan prasarana sumber daya air lainnya. “Sampai saat ini, kita masih berhadapan dengan permasalahan panjangnya lama antri atau dwelling time Pelabuhan Badas terutama pada musim puncak (peak season). Kita juga masih dihadapkan pada kendala masih tingginya jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih dan juga kendala dalam bidang kelistrikan,” lapornya.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumbawa pada satu sisi tentu saja membutuhkan kapasitas fiscal yang besar untuk mengatasinya. Sementara di sisi lain, kapasitas fiscal yang dimiliki Kabupaten Sumbawa relatif sangat terbatas. Akibatnya, terjadilah kesenjangan fiscal (fiscal gap) yang besar yang berakibat pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan kapasitas fiscal yang terbatas seperti ini, mutlak diperlukan kemampuan dari pemerintah daerah untuk membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di dalam visi dan misi yang telah diajukan dan akan menjadi salah satu sumber bahan penyusunan RPJM Tahun 2016-2021 sudah diajukan tiga agenda yakni agenda peningkatan daya saing daerah, agenda peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dan agenda penguatan karakter kepribadian masyarakat sebagai ikhtiar untuk menuntaskan permasalahan yang telah dipaparkan. Berkaitan dengan agenda peningkatan daya saing, sudah dirumuskan rencana pembangunan infrastruktur di antaranya adalah pembangunan jalan yang akan membuka keterisolasian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Batu Lanteh dan Ropang. “Kami juga akan terus memperjuangkan realisasi  program pembangunan bendungan di antaranya Bendungan Kerekeh, Beringin Sila dan Labangka Kompleks,” paparnya. Sementara untuk mengatasi keterbatasan kapasitas Labuhan Badas pihaknya juga sudah mengajukan usulan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang.

Baca Juga  Pansus Ungkap Sejumlah Proyek Bermasalah

Dalam rangka implementasi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Husni-Mo akan meluncurkan program Gerakan Desa Bebas Rentenir dengan memperkuat kapasitas permodalan bumdes sehingga mampu memberikan pinjaman permodalan kepada petani, nelayan, dan peternak,” tambah Bupati Sumbawa. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD