Meski Dua Fraksi Menolak, Ranperda PKTM Tetap Dibahas

oleh -8 views

SUMBAWA BESAR, SR (26/02/2016)

DPRD Sumbawa memutuskan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penatausahaan Kayu Tanah Milik (PKTM) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendengarkan jawaban Komisi II terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Ranperda Inisiatif di DPRD Sumbawa, Kamis (25/2) kemarin. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Lalu Budi Suryata SP didampingi Wakil Ketua Kamaluddin ST M.Si ini dihadiri Sekda Sumbawa Drs H Rasyidi yang mewakili Bupati Sumbawa serta sejumlah kepala SKPD.

Sebelumnya Komisi II melalui juru bicaranya, Hamzah Abdullah memberikan apresiasi kepada sejumlah fraksi yang menyetujui Ranperda itu agar dibahas lebih lanjut untuk disetujui menjadi Perda. Mengenai beberapa masukan sejumlah fraksi dengan menambah beberapa point dalam Ranperda itu yang intinya ingin mendapatkan penjelasan rinci mengenai produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan, kemitraan dan pengawasan, akan dibahas lebih lanjut. Namun untuk memberikan pemahaman terhadap Ranperda ini Hamzah menjelaskan pasal demi pasal. Di antaranya pasal 5 ayat 1 Ranperda PKTM yang dianggap memberatkan masyarakat. Sesungguhnya tidaklah demikian karena pasal ini memiliki makna dan tujuan yang sangat prinsip yakni sebagai  upaya untuk menjaga penggunaan penebangan kayu yang mengatasnamakan untuk penggunaan sendiri atau kepentingan umum kemudian diangkut keluar daerah/desa setempat. Nota Angkut adalah kendali atau kartu sakti yang menjamin bahwa kayu yang diangkut aman dan legal dari hasil penebangan katu tanah milik, sehingga harus ada Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) dari pemerintah setempat. Sementara itu untuk penebangan kayu di pekarangan sendiri untuk penggunaan sendiri prosedurnya sangat sederhana. Cukup pemilik kayu mengisi Formulir Nota Angkut Penggunaan Sendiri dan formatnya sudah disiapkan dalam Ranperda ini sebagaimana lampiran dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.21/MENLHK/II/2015. Di samping itu menjadi konsekuensi dari aturan ini adalah agar menertibkan penebangan liar yang dilakukan dimana saja. Hal ini akan membawa kemaslahatan buat lingkungan hidup. kemudian terkait dengan kewajiban masyarakat diharuskan membuat surat pernyataaan kesanggupan untuk penanaman kembali dua kali lipat dari jumlah yang ditebang, ini adalah bentuk tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan dan generasi selanjutnya.

Baca Juga  Pro Kontra Hasil Survey OMI Menangkan Zul-Rohmi, Ini Tanggapannya

Kemudian pasal 5 ayat 7 yang berbunyi setiap orang atau badan dilarang membawa kayu keluar dari wilayah desa setempat. Hal ini dimaksudkan bahwa pasal ini mengatur tentang penggunaan sendiri dan kepentingan umum, sementara untuk urusan pemasaran keluar dari desa setempat diatur dalam bab IV pasal 11 tentang pemasaran sehingga menjadi jelas peruntukannya. Terkait dengan pasal 7 ayat 1 mengenai pengurusan dan siapa yang mengeluarkan nota angkutan, nota angkutan penggunaan sendiri dan surat keterangan asal usul (SKAU). Hamzah menerangkan, Formulir Nota Angkut untuk kebutuhan sendiri dan atau kepentingan umum diatur formatnya dalam lampiran Perda ini yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik kemudian dilaporkan kepada kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan bukti identitas diri.

Sementara harapan sejumlah fraksi agar Ranperda ini dapat mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu atau papan, merupakan harapan bersama. Di samping itu juga fungsi pengendalian dan pencegahan atas tindakan penebangan di kawasan hutan Negara yang diatur dalam Ranperda ini dapat diminimalisir dan ditekan sekecil-kecilnya.

Sementara itu Komisi II memahami alasan penolakan Fraksi Nasional Demokrat dan Fraksi Gerindra terhadap Ranperda tersebut. Namun yang perlu diingat bahwa usulan Komisi II untuk melahirkan perda ini sebenarnya untuk menyesuaikan Perda IPKTM yang sering disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan merusak atau merambah kawasan hutan. “Semangat kita untuk membangun kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahterakan rakyat adalah kata kunci yang dibawa dalam Ranperda ini,” demikian Hamzah. (JEN/SR*)

dukacita dukacita bankntb