Komisi II Jawab Penolakan Dua Fraksi Atas Ranperda PKTM

oleh -3 views

Perda PKTM Solusi Atasi Kerusakan Hutan Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (26/02/2016)

Komisi II DPRD Sumbawa menginisiasi lahirnya Ranperda Penatausahaan Kayu Tanah Milik (PKTM). Ranperda ini sebagai pengganti Perda IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) yang kerap disalahgunakan atau dijadikan modus para pelaku illegal logging. Dari 9 fraksi di DPRD hanya dua fraksi yaitu Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra yang menolak untuk ditetapkannya Ranperda itu menjadi Perda.

Terhadap penolakan ini, Komisi II melalui Juru Bicaranya, Hamzah Abdullah pada Rapat Paripurna, Kamis (25/2) kemarin, menjelaskan bahwa inisiatif Komisi II melahirkan Perda PKTM ini atas dasar keprihatinan dan kekhawatiran terhadap kerusakan hutan yang selama ini merebak di beberapa kecamatan. Pemikiran ini  sejalan pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.21/Menlhk/II/2015 sebagai antisipasi dan jawaban atas konflik sumberdaya kehutanan terhadap carut marutnya regulasi kehutanan yang memberikan ruang bagi oknum untuk masuk dalam kawasan hutan negara dan melakukan perambahan hutan. Meski demikian Komisi II tetap menghormati pendapat Fraksi  Nasdem dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya.

Untuk diketahui, urgensi Ranperda ini adalah untuk ketertiban peredaran kayu tanah milik dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan kayu tanah milik. Kritik dan saran dari fraksi Gerindra dan Nasdem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan ranperda ini selanjutnya sehingga dapat menjadi perhatian bersama untuk berhati-hati dan serius dalam membahas pasal demi pasal sehingga semakin berbobot dan dapat diimpementasikan di tengah masyarakat.

Baca Juga  Dukung Izzul, Puluhan Mantan Kades Bentuk Lembaga Baru

Ranperda PKTM ini juga sebenarnya untuk menyesuaikan Perda IPKTM yang sering disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan merusak atau merambah kawasan hutan. Semangat untuk membangun kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahterakan rakyat adalah kata kunci yang dibawa dalam Ranperda ini. Komisi II yakin dengan kesungguhan semua pihak dalam menegakkan aturan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Komisi II menyadari bahwa pertumbuhan semakin padat, sehingga kebutuhan akan papan akan terus meningkat. “Kita sebagai pemerintahan daerah mesti berada di garis terdepan dalam melindungi hak privat sekaligus memberikan rasa aman dalam beraktivitas sekaligus membina masyarakat agar mau bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup,” pungkasnya. (JEN/SR*)

bankntb DPRD DPRD