Husni-Mo: Tidak Ada Lagi Hasil Musrenbang Menguap di APBD

oleh -5 views

SUMBAWA BESAR, SR (26/02/2016)

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) merupakan tahapan perencanaan yang melahirkan prioritas-prioritas sebagai dasar penyusunan APBD sekaligus dasar penyusunan usulan prioritas kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun Musrembang sering dipandang sebagai sebuah rutinitas dan formalitas prosedur perencanaan botton up semata. Hal ini terjadi karena tidak jarang perencanaan yang tersusun rapi dari hasil Musrembang ini termentahkan dengan adanya usulan sisipan yang menjadi ‘penumpang gelap’ di tengah jalan. “Sinyalemen inilah yang berkembang di masyarakat, pemerintah desa, kecamatan bahkan jajaran pemerintah daerah sendiri yang memberikan stigma pesimis terhadap pelaksanaan Musrenbang,” kata Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc saat pembukaan Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Jum’at (26/2). Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda, Ketua DPRD, para Asisten, staf ahli bupati, seluruh camat dan kepala desa se Kabupaten Sumbawa.

Musrembang Husni 2Pandangan minor ini lanjut Haji Husni—akrab Bupati disapa, disebabkan oleh cerita yang panjang, dimana hasil-hasil yang disepakati dalam Musrenbang sering tidak muncul di dalam APBD. Karena itu ditekankan bahwa tugas pemerintah daerah adalah secara perlahan tapi pasti menghilangkan pandangan minor itu. “Kita harus menjadikan setiap jenjang Musrenbang sebagai suatu tahapan perencanaan yang melahirkan prioritas dalam penyusunan APBD,” katanya.

Beberapa hal yang menjadi tugas pelaksana Musrenbang, yakni memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrenbang tentang beberapa hal. Di antaranya, menyatukan pemahaman tentang makna kata prioritas. Bappeda selaku leading sektor dipercaya telah memiliki suatu instrument yang menjadi alat ukur untuk menentukan tingkat prioritas suatu usulan. Output dari instrument tersebut bisa berupa suatu nilai yang didapatkan dari akumulasi nilai beberapa indikator berdasarkan bobotnya. Nilai prioritas masing-masing kegiatan inilah yang menjadi justifikasi apakah suatu usulan menjadi prioritas atau tidak. Indikator yang digunakan bisa diambil dari faktor-faktor yang sederhana, seperti jumlah penduduk yang menikmati manfaat dari kegiatan tersebut. Indikator lainnya adalah kesesuaian usulan dengan prioritas kabupaten yang tertuang dalam RPJM. Indikator selanjutnya adalah kemungkinan pengerjaannya secara teknis, kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi, keberlanjutan dari aspek lingkungan dan tingkat penerimaan dari masyarakat.

Baca Juga  Indonesia-Australia Sepakat Tingkatkan Kemitraan Strategis Komprehensif

Kemudian, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang kemampuan fiskal yang memang sangat terbatas. Sebagai gambaran, postur APBD untuk tahun 2016 terdiri dari rencana pendapatan sebesar Rp 1,523 triliun. Rencana belanja Rp 1,527 triliun. Dari rencana belanja sejumlah itu, sebanyak Rp. 990,4 milyar atau sebesar 64,83 persen adalah belanja tidak langsung yang di antaranya digunakan untuk membayar gaji pegawai dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Praktisnya hanya 35,17 persen saja yang menjadi belanja langsung atau sebesar Rp. 537,41 milyar. Diantara 35,17 persen tersebut yang menjadi belanja modal hanya Rp 238,6 Milyar atau 44,41 persen dari alokasi belanja langsung, atau jika dibandingkan dengan total APBD secara keseluruhan hanya mencatat angka 15,62 persen dari total rencana belanja. Jumlah itu adalah jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah krusial yang harus segera dituntaskan. Angka 15,62 persen itulah yang digunakan untuk pembangunan jalan kabupaten, prasarana sumberdaya air dan fasilitas umum lainnya. Karenanya, salah satu hal mendesak yang telah diinstruksikan kepada tim anggaran pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap APBD 2016 dengan melakukan realokasi terhadap rencana belanja yang tidak berkorelasi langsung dengan usaha pencapaian target-target kinerja yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah. “Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan membuka diri kepada semua pihak demi mewujudkan Sumbawa yang lebih maju dari sebelumnya,” pungkasnya.

Baca Juga  Diskominfotik dan Humaspro Gelar Pelatihan SDM PPID

Musrembang Husni 4Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa Tarunawan, S.Sos.,SP dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2016 harus diakui dan diapresiasikan sebagai kegiatan yang memiliki nilai spesifik dan istimewa. Musrenbang Kecamatan sebagai forum lanjutan dari musyawarah RKPDes Tahun 2016 harus mampu menghasilkan output yang berkualitas. Untuk itu perlu dibangun persepsi yang sama bagi seluruh stakeholder yang terlibat melalui rapat koordinasi tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung optimal, efektif dan efisien. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD