AMAN Gelar Aksi, Desak Sahkan Ranperda Masyarakat Adat

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (25/02/2016)

Aksi unjuk rasa juga dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam aksinya di kantor Bupati dan gedung DPRD Sumbawa, Kamis (25/2) pagi tadi, menuntut pemerintah daerah segera mensahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Menurutnya Ranperda tersebut satu-satunya harapan untuk mengembalikan konstitusional masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 18 ayat (2) dan pasal 281 ayat (1).

Sebagai pihak yang menginisiasi lahirnya Ranperda itu, AMAN meminta itikad baik pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislative. “Perda ini sangat penting bagi masyarakat adat, karena itu kami minta komitmen politik DPRD Sumbawa untuk segera merealisasikannya,” pinta salah seorang orator.

Demo Aman 1Menanggapi aksi itu Ketua Komisi I Syamsul Fikri AR S.Ag M.Si yang menerima massa, menegaskan jika Ranperda itu tidak masuk dalam pembahasan Ranperda yang dibahas saat ini. Kebetulan saat AMAN menggelar aksi, DPRD tengah melaksanakan rapat paripurna untuk menyetujui tiga Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda Penanggulangan Bencana Alam, Ranperda Pengelolaan Sampah dan Ranperda PKTM (Pengelolaan Kayu Tanah Milik). Tiga Ranperda yang dibahas saat ini adalah Ranperda yang tidak tuntas dibahas pada Tahun 2015 lalu.

Untuk Ranperda Masyarakat Adat, Fikri mengaku sudah diusulkan Komisi yang dipimpinnya bersama dengan Ranperda tentang Keamanan dan Kondusifitas Daerah, Ranperda tentang BUMDes. Namun tidak satupun pihak ketiga (sesuai sistem anggaran) yang berani menangani Ranperda tentang Masyarakat Adat. Meski demikian, pihaknya berjanji dan memastikan jika Ranperda tentang Pengakuan Masyarakat Adat akan dimasukkan dalam prolegda (Program Legislasi Daerah) tahun ini untuk dibahas. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Terhimpit Ekonomi, Seorang Petani Gantung Diri  

No More Posts Available.

No more pages to load.