Gerindra dan Nasdem Tolak Ranperda PKTM

oleh -8 views

SUMBAWA BESAR, SR (23/02/2016)

Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem di DPRD Sumbawa mengambil sikap berbeda dari 7 fraksi lainnya. Dua fraksi tersebut secara tegas menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penatausahaan Kayu Tanah Milik (PKTM) yang menjadi salah satu Ranperda inisiatif DPRD Sumbawa.

Melalui juru bicaranya, H Syamsul Nurdin, Fraksi Gerindra pada rapat paripurna penyampaian pendapat atas penjelasan komisi-komisi dewan, Selasa (23/2), mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan akan kayu kian hari semakin menurun, di satu sisi kebutuhan akan kayu tidak pernah menurun. Tentu hal ini menjadi persoalan yang cukup krusial. Demikian dengan kondisi hutan Sumbawa yang terus mengalami degradasi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengedepankan syahwat hanya untuk kepentingan perut sesaat tanpa mengindahkan pelestarian alam dan masa depan anak cucu kelak. Ilegal logging yang terjadi ini sangat memprihatinkan. Hutan di Kabupaten Sumbawa rusak dan kayunya habis dibabat untuk kepentingan uang semata, terlebih lagi disinyalir dibecking oknum aparat.

Terkait dengan kayu tanah milik, ungkap Jubir Gerindra, di Sumbawa pernah ada Perda No. 26 Tahun 2006 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM). Perda ini berjalan cukup baik dan efektif tapi disinyalir banyak oknum yang memanfaatkan ijin (IPKTM) tersebut menyimpang dari hajatnya. Kini kembali muncul Ranperda serupa dengan alasan sebagai pengganti Perda No. 26 Tahun 2006.

Fraksi Gerindra dapat memahami tujuan Ranperda ini, namun mencermati konten dari Ranperda tersebut ternyata belum menunjukkan arah yang positif bagi perkembangan dan keberlangsungan penatausahaan kayu tanah milik. “Untuk itu kami menolak Ranperda ini dibahas lebih lanjut,” tukasnya. Sikap senada juga ditunjukan Fraksi Nasdem melalui jurubicaranya H Zulkarnaen. Fraksi ini menolak dengan alasan yang hampir sama.

Sementara 7 fraksi lainnya yaitu Fraksi Bintang Keadilan, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, Golkar dan PDIP, menyetujui Ranperda PKTM ini. Jubir PPP, Muhammad Nur S.Pd.I memandang bahwa rancangan peraturan daerah tentang penatausahaan kayu tanah milik sangat urgens karena tingkat kerusakan hutan di kabupaten sumbawa sudah sangat parah, perambahan hutan terus terjadi khususnya di gili ngara wilayah desa olat rawa kecamatan moyo hilir, di satu sisi skpd teknis belum mampu berbuat banyak dalam menjaga hutan di kabupaten sumbawa karena keterbatasan personil.

Baca Juga  KPU KSB Temukan 3.223 Dukungan Ganda Calon Perseorangan K2

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Kayu Tanah Milik sangat urgens karena tingkat kerusakan hutan di kabupaten sumbawa sudah sangat parah, perambahan hutan terus terjadi khususnya di gili ngara wilayah desa olat rawa kecamatan moyo hilir, di satu sisi SKPD teknis belum mampu berbuat banyak dalam menjaga hutan di Kabupaten Sumbawa karena keterbatasan personil. Namun fraksi PPP berharap agar pemerintah terus melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjamin kelestarian hutan, melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan tanah milik serta melakukan sosialisasi secara rutin setelah Ranperda itu ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Fraski Bintang Keadilan melalui Jubirnya, Khaeruddin SE meski menyetujui Ranperda ini dengan tetap meminta untuk dikaji secara mendalam setiap pasal agar aturan yang dibuat tidak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Kemudian Fraksi Hanura yang dibacakan Ardi Juliansyah, S.IP yang mengingatkan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, agar selaku pejabat penerbit surat keterangan asal usul (SKAU) haruslah benar-benar selektif dalam hal penerbitan SKAU tersebut, guna menghindari penyalahgunaan surat keterangan. Selanjutnya, Fraksi Hanura meminta komisi terkait untuk menambah pasal atau ayat yang mengatur tentang sanksi bagi petugas penerbit SKAU yang terbukti memanipulasi data atau memanipulasi keterangan asal usul kayu. Bila perlu diberikan sanksi yang sangat berat, agar memberikan efek jera bagi petugas.

Fraksi PAN melalui Jubirnya A Rahman Atta Fraksi berpendapat bahwa Raperda ini sangat penting dalam rangka monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak masyarakat. Dengan penatausahaan kayu tanah milik ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan. “Kami minta penggunaan Raperda PKTM ini tidak disalahgunakan seperti Perda IPKTM. Jangan sampai Perda PKTM ini berubah istilah menjadi Penebangan Kayu Tanpa Milik (PKTM),” tukasnya.

Baca Juga  Penyidik Tipikor Turun Cek Sapi Bansos Penyaring  

Selanjutnya Fraksi Golkar melalui jubirnya Ahmadul Kusasi SH menekankan pada persyaratan dalam pembuktiannya tentang alas hak kepemilikan atas tanah akan tetapi hal ini perlu juga dilakukan “cross-chek” antara persyaratan yang dimiliki dengan kondisi tanah yang sebenarnya. Apalagi bila alas hak itu menggunakan Leter C , girik atau ktitir atau tanda pembayaran pajak (SPPT), karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa keputusannya telah menyatakan bahwa surat pajak , bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat pajak atas tanah hanyalah memberitahukan bahwa yang membayar atau wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak itu.

Penekanan yang sama juga dikemukakan Fraksi Demokrat melalui jubirnya Yasin Musamma, mengenai persyaratan dalam pembuktian tentang alas hak kepemilikan tanah.

Yang perlu mendapat perhatian adanya modus mengambil kayu dari hutan Negara lalu dibawa ke lokasi kebun kemudian dilegalkan dengan dokumen surat keterangan asal usul (SKAU), dan biaya penerbitan dokumen SKAU ini pun cukup mahal. Sementara di satu sisi, maksud diterbitkannya Rancangan Perda ini, salah satunya adalah untuk menjamin dan melindungi hak privat dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutannya sendiri. Artinya Rancangan Perda ini harus berfungsi luas termasuk mengakomodir kebutuhan dokumen untuk dipergunakan sendiri oleh masyarakat dan diperjualbelikannya.  Hal senada juga disampaikan Fraksi PDIP melalui jubirnya Nyoman Wisma. (JEN/SR*)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.