Presiden Jokowi: Infrastruktur dan Kemudahan Berusaha Kunci Menangkan Persaingan

oleh -3 views

JAKARTA, SR (23/02/2016)

“Saat ini kita telah memasuki era kompetisi, persaingan di banyak hal, tidak hanya persaingan di bidang perdagangan, tapi juga persaingan dalam mendapatkan investasi. Tidaklah heran jika banyak negara berlomba memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Untuk itulah, agar dapat menarik investor, pemerintah saat ini tengah fokus pada dua hal, yakni infrastruktur dan deregulasi termasuk perbaikan peringkat dalam kemudahan berusaha (ease of doing bussiness),” demikian disampaikan Presiden Jokowi ketika menyampaikan sambutan pada Peresmian Konsolidasi Perencanaan dan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur di Istana Negara, Senin 22 Februari 2016. Di bidang infrastruktur misalnya, perizinan yang baik akan terbuang percuma bila tidak didukung oleh pelabuhan dan jalan yang baik. “Kita berkejar-kejaran. Tahun 2015-2030 adalah masa kritis,” ucap Presiden.

Presiden InvestasiJika perizinan dapat berjalan dengan baik, beriringan dengan pembangunan infrastruktur yang memadai barulah kita dapat tinggal landas menuju masa depan yang lebih baik. Karenanya sambil berseloroh, Presiden mengatakan bahwa mungkin hanya dirinya Presiden di dunia ini yang mengecek langsung kesiapan suatu pelabuhan. “Dwelling time merupakan kunci karena biaya logistik harus rendah,” ucap Presiden.

Untuk peringkat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), Presiden mengatakan bahwa di antara negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal dalam kemudahan berusaha. Tahun 2016, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Sementara Singapura pada posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam 90, dan Filipina posisi 103. Sebelumnya di 2015, Indonesia berada di peringkat 120. Tahun ini,  Presiden menargetkan peringkat Indonesia berada di peringkat 40. “Mana yang masih lelet dan belum bergerak, yang menderita nanti rakyat,” ucap Presiden.

Baca Juga  Pengadaan Ternak untuk Pemerataan Kepemilikan

Presiden yang berbicara di hadapan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) berharap semua pihak optimis agar peringkat tersebut dapat dicapai. Presiden menyebutkan bahwa beberapa waktu yang lalu banyak yang tidak dapat membayangkan proses perijinan dapat tuntas dalam waktu 3 jam, tapi saat ini dalam 3 jam bisa mendapatkan 8 izin, dan menurut BKPM investasi di luar Jawa naik lebih dua kali lipat. “Hanya masalah niat dan kemauan, saya minta semua daerah semua sama. BKPMD, jangan sampai orang sudah masuk dan minggat karena izin nggak perlu seperti itu, ” kata Presiden.

Presiden Investasi 4Implementasi Penyederhanaan Izin

Peresmian KP3MN ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Bupati, Walikota, dan Kapolda yang disaksikan oleh Presiden. Selanjutnya Presiden mengatakan ingin melihat pelaksanaannya karena selama ini justru pelaksanaannya yang sering tidak berjalan. “Pelaksanaan yang sering kita kedodoran seperti itu, tandatangan seperti itu banyak. Tapi implementasi yang harus kita dorong,” ujar Presiden.

Untuk menunjang kemudahan dalam berinvestasi di Tanah Air, deregulasi sangat diperlukan tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Presiden menginstruksikan kepada pimpinan daerah yang hadir dalam acara tersebut untuk tidak lagi menambah peraturan. “Jangan menambah peraturan sehingga kita lincah dan cepat mengatasi perubahan global,” kata Presiden. Presiden juga memerintahkan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk memangkas peraturan baik di pusat maupun di daerah dengan memberikan target pada bulan April ada beberapa Perda dan peraturan yang sudah hilang. “Nggak bisa tidak, sekali lagi perubahan ada di depan mata dan persaingan di depan mata. Jangan sampai keluar lagi izin sampai 4 tahun, 6 tahun,” tegas Presiden.

Baca Juga  Tuding Kabupaten Tak Peduli, Masyarakat Lantung Tutup Jalan Berlubang

Presiden Investasi 1Presiden mengatakan saat ini ada 42 ribu regulasi dan aturan yang menghambat kita sendiri, ada 3000 Perda yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Presiden memerintahkan untuk memangkas regulasi dan aturan tersebut. “Sudah nggak usah kaji mengkaji, hapus saja. Kalau mengaji baik. Kalau mengkaji berapa puluh tahun akan selesai,” tegas Presiden. Presiden memastikan akan mengecek satu persatu pelakasanaannya. “Kalau menterinya lelet, ganti. Sayang,  saya nggak bisa ganti gubernur, bupati dan walikota,” ucap Presiden disertai tawa hadirin.

Presiden memberikan contoh kasus dwelling time di pelabuhan yang terindikasi mengalami kerugian sebesar Rp 740 triliun akibat ketidak-efisienan. Sebelumnya proses bongkar muat di pelabuhan memakan waktu 6 hari, pada Bulan Januari sudah 4,7 hari dan saat ini sudah bisa dilakukan dalam 3 hari. “Saya akan urus sebelum dwelling time betul-betul dalam posisi bersaing,” kata Presiden. (Tim Komunikasi Presiden)

bankntb DPRD DPRD