MEMBANGUN BIROKRASI BERSAHABAT (Bersih, Amanah, Hebat dan Bermartabat)

oleh -59 views

SEBAGAI PERWUJUDAN REFORMASI BIROKRASI YANG SEJATI

Perwujudan good and clean local governance di negara kita telah didukung oleh political will dari pemerintah melalui implemetasi kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberi peluang kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menjadi lebih berdaya. Pada gilirannya nanti, keberdayaan ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi perwujudan good local governance. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi kompetitif di antara lembaga pemerintah dan swasta, antara swasta dengan swasta atau antara lembaga pemerintah baik yang menyangkut kualitas pelayanan maupun mutu hasil kerja.

Hanya saja, birokrasi masih menujukkan kesan negatif disebabkan karena birokrasi selama ini tidak bisa merespon keinginan warga masyarakat. Birokrasi yang selama ini bekerja lambat, berhati-hati dan metodologinya sudah tidak dapat diterima oleh orang yang perlu layanan cepat, efisien, tepat waktu dan sederhana. Untuk meningkatkan daya saing yang kian kompetitif diperlukan reformasi birokrasi yang dapat menghasilkan birokrasi profesional dan ramping yang bebas hambatan.Hal inilah yang menjadi prasyarat penyelenggaraan good and clean local governance, dengan menerapkan prinsip akuntabalitas, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta partisipasi, yang dilakukan secara demokratis sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Seharusnya, birokrasi bisa berperan strategis dalam menumbuhkan semangat peningkatan keberdayaan masyarakat sebab keberdayaan tersebut justru akan mengurangi beban pemerintah daerah pada saat ketersediaan sumber-sumber publik semakin langka. Akibatnya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah akan menjadi kian efektif, karena masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar, masyarakat memahami permasalahannya lebih baik, dan usaha pemberian pelayanan dari masyarakat diharapkan lebih murah dibandingkan dengan usaha professional lainnya. Lebih jauh, hal tersebut akan mendorong daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi, responsifitas, dan merangsang inovasi serta gairah kerja aparat pemerintah daerah.

Munculnya fenomena baru mengenai perubahan peran birokrat dari pelaksanaan menjadi motivator, dinamisator, dan fasilitator pembangunan serta sumber daya atau kemampuan objektif pemerintah daerah yang semakin terbatas, menimbulkan pemikiran di kalangan birokrat untuk meniru kelompok swasta yang tetap exist dan survive meskipun dengan sumber daya seadanya.

Birokrasi diakui merupakan instrument penting bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Tujuan-tujuan pembangunan yang dirumuskan melalui proses politik dan kemudian disepakati menjadi dokumen kebijakan berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai kebijakan strategis, realisasinya, akan sangat tergantung pada kemampuan birokrasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut. Dengan demikian tanpa birokrasi yang handal maka berbagai kebijakan yang dimaksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi tumpukan kertas yang tidak punya makna samasekali bagi masyarakat. Adanya realitas yang demikian telah mendorong semua negara dan daerah yang ingin berhasil dalam pembangunannya akan selalu mengedepankan pembangunan birokrasi atau aperaturnya terlebih dahulu sebagai pondasi pembangunan masyarakat sebelum melakukan pembanguan pada aspek kehidupan yang lain. Suatu pertanyaan besar yang pantas diajukan kemudian adalah apakah Kabupaten Sumbawa sudah berhasil mengedepankan upaya untuk membangun birokrasi yang handal bagi pembangunan masyarakatnya dan telah menjalankan prinsip-prinsip good dan clean local governance ?

Bupati Sumbawa 2016 HLSetelah melalui proses politik yang panjang dan cukup melelahkan akhirnya pada pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Sumbawa telah terpilih pasangan H. Husni Jibril BSc dan Drs H. Mahmud Abdullah sebagai pemenang. Dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong” dan dalam salah satu misi “Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih, Handal Dan Profesional Sehingga Mampu Menjalankan Pemerintahan Sesuai Dengan Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)” untuk mewujudkan misi ini maka program prioritas utama yang akan dilakukan yakni : a) Pada tahun pertama pemerintahan, telah dilakukan restrukturisasi kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dengan mempertimbangkan adanya perubahan kewenangan daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; b) Pada Tahun Pertama Pemerintahan seluruh Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah telah selesai ; c) Memastikan kredibilitas sistem pengisian jabatan melalui lelang terbuka dengan terlebih dahulu merampungkan Analisis Jabatan (Anjab), Standar Kompetensi Jabatan dan mengangkat panitia seleksi yang kredibel dan profesional ; d) Peyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan melaksanakan seutuhnya sistem pelayanan satu pintu; e) Penerapan sistim pelayanan yang terstandarisasi pada SKPD yang secara langsung melayani masyarakat ; f) Memberikan Tunjangan Kinerja Daerah dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari realokasi dan efisiensi belanja ; g) Secara khusus kami akan memberikan perhatian kepada peningkatan kapasitas POL-PP dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar mampu berperan dalam penegakan PERDA(Peraturan Daerah) ; h) Melaksanakan keterbukaan informasi publik secara utuh. Semua SKPD harus mempunyai website resmi yang terintegrasi dengan website pemerintah daerah. Daftar Informasi Publik yang ada pada masing-masing SKPD harus tersosialisasi kepada masyarakat luas. Masyarakat harus diinformasikan tentang tata cara mempereoleh informasi dari pemerintah; i) Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat.

Baca Juga  Pentingnya Sugesti Supranatural dalam Pilkada : Ahyar Dijagokan, Pernah Kunjungi Tempat Keramat

Dengan slogan Bersahabat‘’Bersih, Amanah,Hebat dan Bermartabat” akankah rezim Husni-Mo dapat memewujudkan visi-misi ini di mana kita ketahui bersama dari hasil penelitian yang dilakukan Ombudsman pada Bulan Agustus-Oktober tahun 2015 lalu, tingkat pelayanan publik dari sejumlah SKPD di Kabupaten Sumbawa sangat rendah dan mayoritas memiliki Raport Merah.

Perwujudan Good Lokal Governance

Yang dimaksud dengan “governance” itu adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga hubungannya dengan masyarakat yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi.Syarat bagi tercapainya “good governance” itu adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya dan akuntabilitas.Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sebagai langkahantisipatif atas tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi akuntabilitas dan pemeriksaan eksternal itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai salah satu pilar bagiterciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Supaya pemerintah mampu melaksanakan fungsinya dengan bercirikan good governance, maka perlu diciptakan suatu kerangka administrasi publik yang mengandung unsur-unsur terciptanya suatu sistem kooperasi serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat.Pada sektor publik, dimana negara dan sistem pemerintah menjadi tumpuan pelayanan atas warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya, penataan manajemen kelembagaan sektor ini bukanlah persoalan sederhana.Sistempolitik, berbagai regulasi yang menjadi bagian sistem birokrasi penataan suatu negara, budaya organisasi birokrasi yang memberi tempat pada kewenangan yang berlebih (over authority) sektor pemerintahan atas swasta atau negara atas rakyatnya dapat menjadi urusan penghambat munculnya sistem pelayanan prima dalam sektor publik.

Dalam hal ini revitalisasi birokrasi dan cara-cara menemukan kembali penataan sistem manajemen publik dalam mengantisipasi tuntutan untuk melayani sektor swasta serta rakyat pada umumnya menjadi penting.Kebutuhan mendesak ini menemukan momentumnya manakala globalisasi pasar bebas memacu tingkat kompetisi yang sangat tinggi dari seluruh elemen kelembagaan negara, khususnya Pemerintah Daerah maupun sektor swasta pada tingkat kompetisi yang akan semakin terbuka, dorongan untuk mengurangi biaya (costreduction drive), dorongan untuk memenangkan segmen jasa yang tersedia (marketdrive) manajemen mutu pelayanan semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan kompetisi ini, oleh karenanya, selain secara internal setiap organisasi, perusahaan maupun birokrasi pemeritahan daerah dihadapkan kepada keharusan memenuhi perubahan apresiasi atas kemampuan organisasi memenuhi tujuan mereka, juga secara eksternal akan dihadapkan pada kenyataan yang menghendaki keharusan untuk melakukan adaptasi.

Langkah-langkah inovatif kemudian menjadi salah satu pilihan yang harus diambil agar setiap elemen internal maupun eksternal secara sinergis membangun kemampuan memenangkan persaingan dan memberi jaminan pelayanan internal atas tuntutan mendasar yang terus berubah.Dinamika pasar, dinamika global, serta tarikan-tarikan kekuatan eksternal, karenanya harus secara taktis diantisipasi secara pro-activebukan bahkan secara relatif.Persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana Birokrasi Pemerintah Daerah mampu menciptakan suatu nilai dan moral untuk melayani bukan dilayani.

Bukan jalan yang mudah untuk menciptakan sistem manajemen pelayanan prima, tetapi jalan pikiran yang sedang mengarah secara terencana ke arah upaya upaya meningkatkan kemampuan manajemen sektor publik maupun swasta untuk mencapai pelayanan yang tinggi seperti ketepatan waktu, (delivery on time), keunggulan mutu produk (high quality of products), penunjang biaya untuk memperoleh pelayanan (cost reduction), serta perlakuan yang semakin menempatkan konsumen atau rakyat sebagai pihak yang memiliki martabat dan kedaulatan, semakin menemukan bentuknya. Modal yang paling mendasar adalah memenangkan kompetisi jasa masa depan, sebuah perlakuan yang menempatkan masyarakat pada tingkat yang terhormat akan menjadi kekuatan yang penting. Upaya untuk membuat masyarakat dapat dilakukan dengan mendesain fungsi dan peranan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien.Dalam hal ini, peranan teknologi modern merupakan faktor penunjang utama.

Orientasi Pelayanan Publik

Dalam penyelenggara pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakian jauh dari misinya untuk memberikan pelayananpublik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menempatkan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggara pelayanan publik cendrung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik (Asal Bapak Senang) ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan ellit politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ellit politik dan birokrasi, dan/ atau yang dekat dengan mereka, sering kali memperoleh perlakuan istimewa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akses terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan publik sering berbeda bergantung pada kedekatannya dengan ellit birokrasi dan politik. Hal ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Baca Juga  Perda IPKTM Tidak Relevan, Dewan Usul Ranperda PKTM

Kemampuan dari suatu sistem pelayan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi dari birokrasi dipahami dan dijadikan sebagai basis dan kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Birokrasi publik sering kali tidak memiliki misi yang jelas sehingga fungsi-fungsi dan aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi cenderung semakin meluas, bahkan kemudian menjadisemakin jauh dari tujuan yang dimiliki ketika membentuk birokrasi itu. Perluasan misi birokrasi ini sering kali tidak didorong oleh keinginan birokrasi itu agar dapat membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya, tetapi didorong oleh keinginan birokrasiitu untuk memperluas aksesnya terhadap kekuasaan dan anggaran. Ketidakjelasan misi juga membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan menjadi amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi publik yang cendrung menjadikan presedur dan peraturan sebagai panglima, maka ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan peraturan sebagai kriteria utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Para pejabat birokrasi sering mengabaikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan alternative, cara pelayanan yang mungkin bisa mempermudah para penguna layanan untuk bisa mengakses pelayanan secara lebih mudah dan murah. Ketaatan terhadap peraturan dan prosedur menjadi indikator kinerja yang dominan sehingga keberanian untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas dalam merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat menjadi amat rendah. Rutinitas menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan benar dalam penyelenggaraan pelayan publik.Birokrasi yang seperti ini tentu amat sulit menghadapi dinamika yang amat tinggi ditengah menjawab tantangan global.

Karenanya tumpuan harapan masyarakat terhadap pemerintahan (rezim) Husni-Mo harus bisa menjawab apa yang menjadi kehendak masyarakat terharap perubahanparadigma dan orientasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa, jangan lagi menggunakan pola-pola lama yang anti terhadap perubahan tata kelola birokrasi, pemerintahan “Bersahabat” (Bersih, Hebat dan Bermartabat) harus berlandaskan pada azas profesionalisme dam proporsionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan, prinsip-prinsi good dan clean lokal governance (Pemerintahan daerah yang baik bersih) harus di tunjung tinggi, dimana the right man and the right job (orang yang tepat pada posisi/jabatan yang tepat) harus lebih di utamakan sehingga pemerintahan nanti dapat berjalan dengan baik sehingga terhindar dari praktek-praktek KKN(Korupsi,Kolusi, Nepatisme). Basis kinerja suatu aparatur bisa menjadi ukuruan dalam menduduki jabatan dan reward and punishment dapat dijalankan sehingga para aparatur dapat berkerja secara maksimal

Membangun kepemimpinan dalam birokrasi tidak cukup hanya membangun ellit-ellit yang ada dalam birokrasi. Bekerjanya birokrasi akan sangat tergantung pada seluruh aparatur yang berada di berbagai tingkatan. Dengan demikian, pola pengembangan kepemimpinan harus berangkat dari asumsi bahwa setiap orang adalah pemimpin. Oleh karena itu untuk menghasilkan dan menciptakan pemimpim yang baik, harus ada proses seleksi SDM (sumber daya manusia) yang tepat dan benar sehingga terpilihlah orang-orang atau aparatur-aparatur yang benar-benar berkualitas. Pola rekrutment yang selama ini dilakukan hanya akan menghasilkan SDM kelas kedua, tidak adanya kompetisi yang serius dalam penempatan maupun rekrutmen jabatan dalam birokrasi juga membawa dampak sangat rendahnya mutu kepemimpinan seseorang yang menduduki sebuah jabatan.

Dalam pola pelatihan, praktik selama ini juga hanya membekali aspek kognitif dan sempit.Pemahaman terhadap praktik dan sesuatu yang berkembang diluar institusi birokrasi sangat rendah.Padahal diakui bahwa banyak institusi non-pemerintah seperti perusahaan swasta, lembaga non profit/NGO, Lembaga donor memiliki pola kerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pola kerja institusi pemerintah.Karenanya tranformasi nilai dari non birokrasi ke dalam institusi birokrasi sangat penting. Wawasan, keterampilan dan perilaku birokrasi akan semakin baik ketika banyak SDM birokrasinya memiliki pengalaman di luar birokrasi.

Membangun budaya kepemimpinan melalui kedua pendekatan tidaklah mudah.Adopsi gagasan tersebut ke dalam birokrasi menuntut perubahan baik struktural dan kultural.Merubah aturan yang selama ini sudah dianggap mapan bukanlah hal yang mudah, disamping itu, introduksi budaya baru ke dalam birokrasi juga sering sekali menimbulkan perlawanan dari internal birokrasi itu sendiri.Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tegas kepada pemerintahan baru untuk bisa membawa perubahan yang berarti bukan hanya slogan belaka.

Kami juga meminta kepada seluruh relawan Husni-Mo untuk selalu mengawal program-program kerja selama 5 tahun, jangan hanya mengejar kepentingan sempit dan jangka pendek, ingat kita harus bersama-sama mewujudkan pemerintahan “Bersahabat” (Bersih, Amanah Hebat dan Bermartabat) di bumi Sabalong Sama Lewa ini sebagai pondasi reformasi birokrasi yang sejati. Husni-Mo bukan Super-hero yang bisa dengan semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah tatanan birokrasi diKabupaten tercinta ini, perlu gandengan tangan semua pihak dalam dalam mewujudkannya.Ingat mereka (Husni-Mo) hanya jembatan bukan tujuan. (*)

*LUKMAN HAKIM, SP, M.Si (Staf Pengajar Universitas Samawa dan Ketua Relawan Gerak Cepat Husni-Mo).

 

bankntb DPRD DPRD