Bupati Husni: Mutasi Tidak Harus Menunggu 6 Bulan

oleh -7 views

Kinerja SKPD akan Dievaluasi

SUMBAWA BESAR, SR (22/02/2016)

Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc menegaskan bahwa mutasi bukan tujuan utamanya setelah dirinya dilantik menjadi bupati. Tapi bukan juga tidak bisa melakukan mutasi dalam waktu dekat ini. Dan mutasi pejabat struktural tidak harus menunggu 6 bulan pasca pelantikan, karena bisa dilaksanakan hatta seharipun setelah pelantikan asalkan seijin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Seolah-olah ketika ganti bupati, mutasi paling utama. Tidak demikian. Saya tetap melakukan evaluasi kinerja mereka terlebih dahulu,” kata Haji Husni, akrab bupati yang dilantik 17 Februari lalu ini saat dicegat SAMAWAREA, usai acara Lepas Sambut, Senin (22/2).

Sebelum melakukan mutasi, evaluasi harus didahulukan. Bisa jadi pada kepemimpinan JM—Arasy, pejabat yang ditempatkan mungkin orang yang tepat di tempat yang tepat. Tapi ketika mereka bekerja yang kemudian dievaluasi justru melempem dan tidak ada kemajuan, maka mutasi menjadi solusi. Misalnya di bagian peternakan tentu yang memiliki kompetensi peternakan. Meski demikian ketika kinerjanya tidak terbangun dengan baik, tidak ada alasan untuk tetap dipertahankan. Sebaliknya tidak mungkin menempatkan seseorang di tempat tertentu yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Dan yang perlu dicatat, lanjut Bupati, mutasi bisa dilakukan berkali-kali dalam setahun sesuai kebutuhan organisasi. “Memang mutasi itu bukan tujuan utama, tetapi mutasi ini betul-betul mencari orang-orang yang kapabel, berintegritas dan mempunyai kompetensi cukup dalam rangka memimpin SKPD masing-masing,” tukasnya.

Baca Juga  Giliran Wagub Rohmi Semangati Atlet dan Kunjungi Warga NTB di Jayapura

Karena itu Ia berharap jajaran birokrasi dapat bekerja dengan baik, tidak gaduh dan kasak-kusuk. Semua kinerja mereka akan terjawab dari hasil evaluasi. Untuk hal ini, Ia telah meminta Sekda membentuk tim pansel (panitia seleksi) untuk mengatur khusus pejabat eselon II. Untuk eselon di bawahnya berdasarkan evaluasi dan penilaian indeks kesukaan masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini secara tidak langsung memacu pejabat di SKPD untuk siap tempur dengan semangat kinerja yang tinggi. “Evaluasi dilakukan setiap bulan, kemudian dalam setahun akan dinilai indeks kesukaan masyarakat yang dilakukan lembaga survey yang saya tunjuk. Hasil dari semua ini akan menjadi tolak ukur dalam mengambil kebijakan,” tandasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.