Komisi III dan IV Bahas Soal Ranperda SPBA dan Pengelolaan Sampah

oleh -7 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (16/02/2016)

Selain beragendakan penjelasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penatausahaan Kayu Tanah Milik (PKTM), Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (15/2) kemarin, juga memberikan penjelasan tentang Ranperda Sistem Penanggulangan Bencana Alam (SPBA), dan Ranperda Pengelolaan Sampah.

Ranperda SPBA merupakan usul dan prakarsa Komisi IV, mengingat wilayah Kabupaten Sumbawa secara geografis, hidrologis dan klimatologis memungkinkan terjadi berbagai ancaman atau bencana. Kondisi alam seperti ini menimbulkan resiko bencana yang tinggi.  Secara administratif Kabupaten Sumbawa meliputi 24 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana baik yang berasal dari ancaman banjir, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung dan bencana alam lainnya. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu sehingga mampu mengurangi risiko bencana.

Juru Bicara Komisi IV, Ismail M SH menjelaskan bahwa pertimbangan atau alasan mengusulkan Ranperda ini berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Selain itu didasarkan pada tujuan negara yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia yang salah satunya melindungi dari ancaman berbagai bencana alam. Hal ini merupakan suatu ancaman bahaya yang dapat membawa bencana besar dan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan yang secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan. Berdasarkan fakta di lapangan, wilayah Kabupaten Sumbawa kerap terjadi kebakaran, kekeringan, banjir dan bencana alam lainnya yang menimbulkan kerugian besar, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas masyarakat baik dalam membangun gedung maupun perumahan/pemukiman memperhatikan aspek keselamatan terutama dari ancaman bahaya. Materi muatan rancangan peraturan daerah ini menjadi dua bagian besar yaitu materi umum dan materi khusus. Materi umum memuat ketentuan yang berkaitan dengan proses penaggulangan bencana di daerah, sementara materi khusus menyangkut prinsip, asas dan tujuan.

Baca Juga  Jawaban Bupati Tentang OPD: 21 Dinas dan 4 Badan Daerah

Untuk prinsip dalam penanggulangan bencana adalah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproletisi. Tujuannya dari Ranperda ini sambung Ismail, adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penaggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Selain itu menghargai budaya dan kearifan local, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk diketahui, Komisi IV beranggotakan, Khaeruddin SE (Wakil Ketua), Ismail. M, SH (Sekretaris), Andi Rusni SE, Ida Rahayu S.AP, Ahmadul Kusasih SH, Ahmad Junaidi, Basaruddin S.AP, Junaidi, H Mustajabuddin S.Sos, Muhammad Faesal S.AP dan Bunardi.

DPRD Pansus 1Ranperda Pengelolaan Sampah

Sementara itu penjelasan lainnya disampaikan Komisi III tentang Ranperda Pengelolaan Sampah. Melalui Juru Bicaranya, Cecep Lisbano, S.IP, menjelaskan bahwa permasalahan sampah saat ini bukan hanya menjadi masalah biasa tapi sudah sangat kompleks sehingga akan menghambat pembangunan dan lingkungan hidup. Dewasa ini perkembangan Kabupaten Sumbawa juga begitu pesat, selain tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik tradisional maupun semi modern, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Di satu sisi perencanaan pembangunan diarahkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. “Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan,” ucapnya.

Baca Juga  Mutasi Mendadak, 13 Pejabat Dilantik di Ruang Kerja Sekda Sumbawa

Pengelolaan sampah yang menjadi muatan dalam Ranperda ini adalah mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat, mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dihajatkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah dengan tetap mengacu pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukan secara hirarki, antara lain pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” demikian Cecep.

Untuk diketahui, Komisi III terdiri dari Rusli Manawari (Ketua), Muhammad Saad, S.AP (Wakil Ketua), Agus Salim (Sekretaris), dan beranggotakan Indra Herwansyah, Abdul Hakim SE, Cecep Lisbano S.IP, Irwandi, H Zulkarnaen, Ir. Samsul Nurdin, Syamsuddin, dan Hairil H. M. Ali. (JEN/*)

bankntb DPRD DPRD