SUMBAWA BESAR, SR (15/02/2016)
Penjabat Bupati Sumbawa, Drs. H. Supran MM mengatakan, dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan menuntut setiap aparatur sipil negara untuk mampu meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang merupakan bentuk dari perubahan paradigma tata pemerintahan yang berorientasi pada pandangan new publik management dan new public service. “Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan secara simbolis bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kota Mataram, Desember 2014 lalu. Karena itu upaya-upaya strategis percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, telah dan sedang dilakukan,” kata Haji Supran—akrab Pj Bupati disapa saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Tim Pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (15/2).
Pada tataran structural reformasi birokrasi ini, lanjutnya, dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran kultural, dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dijalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan.
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, ungkap Bupati, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan, pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para aparatur sipil negara harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Semoga sosialisasi TP4D ini dapat memotivasi para peserta untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat secara profesional, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa,” tandasnya seraya menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam keikutsertaannya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui TP4D yang dinilai sebagai langkah positif dalam menghilangkan kekhawatiran aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. (JEN/SR)
