TP4D Kejaksaan Siap Kawal Pembangunan di Daerah

oleh -6 views

SUMBAWA BESAR, SR (15/02/2016)

Keberhasilan pembangunan jika program yang dilaksanakan berjalan secara baik dan benar. Untuk mewujudkan hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Peran inilah yang dilaksanakan jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa, salah satunya membentuk Pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di daerah. Keberadaan TP4D ini, disosialisasikan kepada semua SKPD di lingkup Pemda Sumbawa yang berlangsung di aula lantai 3 kantor Bupati Sumbawa, Senin (15/2)

Kajari Sumbawa, Paryono SH dalam materinya menjelaskan, bahwa kejaksaan sebagai lembaga penegak hokum akan mengawal pembangunan nasional di pusat maupun di daerah sekaligus pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. “Tugas dan fungsi TP4D mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya–upaya pencegahan/preventif dan persuasif berupa, memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan,” paparnya.

Paryono menambahkan, TP4D dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang–undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran. Pihaknya juga dapat memberikan pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak –pihak yang memerlukan. Kemudian memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak–pihak yang memerlukan, yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan. “TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD,” jelasnya.

Baca Juga  Tiga Polsek Dapat Reward, 1 Polsek dan 2 Satuan Dapat Hukuman

TP4D akan tetap berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Bersama–sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Namun demikian kejaksaan akan melakukan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.