MATARAM, SR (02/02/2016)
Penjabat Bupati Sumbawa, Drs H Supran MM, menegaskan amanah yang diberikan kepada untuk menduduki jabatan orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa bukan untuk melakukan mutasi. Hal ini disampaikan menyusul adanya polemik soal bisa dan tidaknya penjabat melakukan mutasi. Ia ingin mengajak para pejabat eselon II, III dan IV, untuk fokus bekerja demi masyarakat dan daerah. Tidak perlu berpikir apalagi kasak-kusuk membicarakan soal mutasi. Yang harus dilakukan bagaimana bersama-sama bekerja mempercepat proses pembangunan mengingat APBD sudah diketok. “Saya tidak berpikir apalagi bicara tentang mutasi meski itu bisa dilakukan asal seijin Mendagri, tapi yang harus saya perbuat dengan waktu singkat ini adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan benar,” tukasnya.
Mengawali tugasnya, Haji Supran yang juga Kadis Koperasi dan UMKM NTB ini akan mengundang TAPD dan SKPD untuk melihat kesiapan sekaligus hasil pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Sumbawa selama Tahun 2015. Dari hal ini akan teridentifikasi apa permasalahan dan upaya apa yang sudah dan akan dilakukan, sehingga menjadi tolok ukur untuk melakukan pembangunan kedepan. “Saya punya keyakinan, Kabupaten Sumbawa adalah kabupaten yang luar biasa dan tidak ada masalah. Yang pasti adalah seluruh regulasi sudah disiapkan oleh Pemda dan jika ada hal-hal yang belum, di situlah tugas saya untuk menggiring supaya regulasi itu segera kita susun dalam waktu dekat, sehingga kegiatan-kegiatan tidak lagi bersifat seremonial tapi yang kita utamakan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Bupati Sumbawa terpilih, HM Husni Djibril B.Sc mengatakan, banyak hal yang dikerjakan penjabat bupati ini, bukan terkait mutasi. “Mungkin beliau tidak sempat memikirkan mutasi karena masa penjabat ini bisa singkat dan bisa juga lama. Jadi soal bisa dan tidaknya penjabat melakukan mutasi itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Mendagri tidak gampang mengeluarkan ijin karena memperhitungkan kelanjutan pemerintahan,” tukasnya.
Mengenai pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Haji Husni mengaku belum mendapat informasi yang jelas, namun yang pasti paling lambat Juni 2016. “Jadi bisa di bulan ini, Maret maupun April. Tapi yang jelas kapanpun saya dilantik, tetap menjabat lima tahun. Dilantik Februari maka akan berakhir Bulan Februari lima ke depan,” pungkasnya. (JEN/SR)
