Operasional Travel Disinyalir Melanggar Aturan

oleh -15 views

MATARAM, SR (02/02/2016)

Jumlah kendaraan bus travel yang melayani rute Sumbawa—Mataram, kian bertambah. Bahkan jumlahnya sudah jauh melebihi kendaraan regular. Kondisi ini menyalahi aturan yang seharusnya jumlah travel hanya 20 persen dari jumlah kendaraan regular. Bertambahnya armada travel tersebut karena adanya ‘praktik’ peremajaan. Disinyalir peremajaan travel ini dijadikan modus oleh pengusaha. Mereka membeli kendaraan untuk menggantikan kendaraan yang sudah tua atau dinilai sudah tidak laik jalan. Namun kenyataannya, bus travel dibeli, tapi kendaraan lama masih tetap beroperasi. Anehnya lagi, praktik ini direstui Dishubkominfo Sumbawa yang dibuktikan dengan diterbitkannya rekomendasi untuk mendapat ijin dari Dishubkominfo Provinsi NTB. Padahal berdasarkan aturan yakni PP 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, ijin tersebut merupakan kewenangan pusat bukan provinsi karena travel dikategorikan bukan kendaraan dalam trayek. Anehnya propinsi justru menerbitkan ijin meski melanggar undang-undang.

Kasi Perhubungan Darat Dishub Provinsi NTB, M Parera yang ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Senin (1/2) kemarin, menolak memberikan keterangan. Ia beralasan bahwa yang bisa dikonfirmasi adalah Kabid atau kepala dinasnya. Sementara kepala dinas tidak berada di tempat, sedangkan Kabid Perhubungan Darat Asep Supriatna sedang memimpin rapat.

Ditemui terpisah, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sumbawa, M Taufik MT, mengakui jika jumlah travel mencapai 60 an unit jauh melebihi kendaraan regular (AKDP) yang kini hanya tersisa 5 unit. Harusnya menurut aturan, kendaraan reguler lebih banyak dari travel. Salah satu penyebabnya adalah kalah bersaing dengan travel yang justru beroperasi di jadwal kendaraan regular. Seharusnya travel mengambil jam-jam yang tidak berbenturan dengan jadwal kendaraan regular sehingga tidak terjadi kompetitif. “Travel itu kendaraan antar jemput tidak dalam trayek, tapi prakteknya justru sebaliknya,” sesal Topik—sapaan akrabnya.

Baca Juga  Dua Tim UTS Lolos Pendanaan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia

Untuk itu pihaknya akan melakukan penertiban. Travel akan diarahkan untuk AKDP non ekonomi sehingga tabel tarifnya berdasarkan pelayanan tidak mengacu pada tarif yang ditetapkan pemerintah. “Perpanjangan ijin travel dimoratorium, kendaraan itu akan diarahkan ke AKDP sehingga pengusaha menyiapkan pool atau jika tidak masuk ke terminal,” jelas Topik.

Pool dimaksud harus memenuhi standar dan tidak asal-asalan. Syaratnya memiliki ruang tunggu ber-AC, toilet, tempat parkir yang tidak mengganggu jalan umum, dan tersedia ruang ibadah. Dari pengamatannya, sejauh ini belum ada pool travel yang dianggap layak. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.