Komisi I Tangani Konflik Lahan Alfamart PPN Bukit Permai

oleh -11 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, Kerjasama dengan DPRD Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (20/01/2016)

Lahan yang dijadikan lokasi pembangunan Alfamart di PPN Bukit Pemai Kelurahan Seketeng, dipersoalkan warga setempat. Pasalnya, lahan seluas 25 are yang selama ini diklaim warga sebagai milik publik telah disertifikasi oleh Nyoman Sinta menjadi lahan pribadi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Komisi I DPRD Sumbawa menfasilitasi pertemuan warga dengan pemilik lahan, SKPD dan pihak terkait lainnya di Gedung DPRD Sumbawa, Selasa (19/1) kemarin. Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I Syamsul Fikri AR S.Ag M.Si, terungkap bahwa lahan itu benar milik Nyoman Sinta atas pemberian permerintah saat itu atas jasanya sebagai Babinsa sekaligus koordinator dalam perpindahan warga korban bencana ke PPN Bukit Permai. Fakta ini dibenarkan H Syaifullah Karim—mantan Camat Sumbawa yang hadir memberikan keterangan. Menurut Polon—akrab tokoh Sumbawa ini, kepemilikan lahan itu dibuktikan dengan beberapa dokumen termasuk SPPT yang menjadi dasar penerbitan sertifikat yang kemudian diakui pihak BPN Sumbawa.

Namun warga PPN Bukit Permai yang diwakili Andi Rusni SE tetap bersikeras bahwa lahan itu milik publik berdasarkan keterangan warga yang terlibat langsung saat pembagian lahan tersebut kala itu. “Lahan yang akan dijadikan areal parkir oleh Alfamart itu adalah milik publik sebagaimana lahan-lahan publik lainnya seperti lahan untuk masjid, sekolah dan lainnya,” jelas Andis—sapaan akrab warga setempat yang juga anggota DPRD Sumbawa. Karenanya apapun caranya warga terus berjuang untuk membuktikan kebenaran fungsi lahan tersebut meski harus menempuh upaya hukum.

Baca Juga  Nurdin Raba Salut Kinerja TAGANA Tangani Dapur Umum

Sementara anggota Komisi I, H A Rahman HMS S.Pd menyarankan Nyoman Sinta untuk menyelesaikan permasalahan itu secara musyawarah mengingat mereka tinggal di lingkungan yang sama sebagai tentangga. “Kalau proses hukum akan menimbulkan masalah baru dan berlarut-larut,” ujarnya, seraya berharap kelurahan dan kecamatan dapat menfasilitasinya. Saran dari sesepuh wakil rakyat ini menjadi rekomendasi dari pertemuan tersebut yang dibacakan Sekretaris Komisi, Ardi Juliansyah SIP. Dalam rekom itu juga memberikan masukan bahwa proses hukum menjadi langkah terakhir. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD