Retribusi 85 Menara Telekomunikasi Rampung Bulan Ini

oleh -2 views

Total PAD Capai 1 Milyar

TALIWANG, SR (19/1/2016)
Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sumbawa Barat memastikan pembayaran retribusi 85 menara telekomunikasi akan dirampungkan dalam Januari 2016, menyusul adanya kesanggupan pembayaran dari operator penyedia layanan dan Provider.
Kepala Dishubkominfo Sumbawa Barat, Manawari S.Sos menyebutkan, sisa pembayaran retribusi berjumlah sekitar Rp 419.000.000 dan diperkirakan akan masuk ke kas daerah paling lambat pada Februari. “Sudah ada komunikasi dengan pihak operator dan provider, mereka akan membayar sisanya mulai bulan ini langsung ke rekening daerah,” kata Manawari.

Retribusi ini merupakan sisa kewajiban operator dan provider yang memiliki tower atau menara telekomunikasi yang masuk dalam anggaran 2014. Dalam tahun itu target PAD hanya Rp 750.000.000 dari total 85 menara telekomunikasi yang ada di Sumbawa Barat. Target PAD dengan potensi pendapatan di atas Rp 1 milyar ini baru terealisasi sebesar Rp 686 juta pada 2015 dan sisanya akan dibayar pada tahun ini. “Tagihan retribusi dilayangkan pada akhir tahun, namun karena tutup buku perusahaan minta diberi kelonggaran untuk memenuhi kewajibannya pada awal tahun berikutnya,” papar Manawari.

Seluruh perusahaan yang memiliki menara telekomonikasi di Sumbawa Barat seyogyanya memenuhi kewajiban berupa retribusi paling lambat akhir 2015. Karena itu Dishubkominfo kembali melayangkan tagihan dan mendapat kepastian pembayaran dari perusahaan. “Rata-rata sudah membayar retribusi namun belum sepenuhnya, kami kembali melayangkan surat penagihan,” tukas Manawari.

Baca Juga  Tahun Ini, Dermaga Sebotok Pulau Moyo dan Medang Dibangun

Secara keseluruhan, menara telekomunikasi di Sumbawa Barat berjumlah 91 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diketahui berada dalam tanggung jawab PT Newmont Nusa Tenggara dan tidak tersentuh retribusi karena menjadi bagian dari kontrak karya , terdiri dari 3 menara monitor air dan 3 menara bandara. Sedangkan 85 unit menara lainnya menjadi tanggung jawab 3 operator dan 5 provider. Untuk diketahui, Pemerintah Sumbawa Barat menetapkan retribusi atas keberadaan menara telekomunikasi melalui Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam Perda ini ditetapkan tarif retribusi paling besar 2 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menara telekomunikasi. Sayangnya, Keberadaan Perda yang diharapkan mampu menambah PAD Sumbawa Barat ini tidak bertahan lama. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 Mei 2015 menerbitkan putusan bahwa perda tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. (AR/SR)

 

bankntb DPRD DPRD