Pengiriman Galian C ke Sulawesi Didemo LSM

oleh -28 views

SUMBAWA BESAR, SR (18/01/2016)

Setelah mendapat sorotan Komisi IV DPRD NTB, pengiriman material galian C dari Sumbawa ke Pulau Silus Sulawesi melalui Dermaga Pelabuhan Badas, dipersoalkan sejumlah LSM. Pasalnya penambangan dan pengiriman material itu tanpa mengantongi ijin dari dinas terkait atau diduga illegal. Untuk menyikapinya, pegiat LSM menggelar aksi demo di sejumlah instansi, mulai BPM-LH, Kantor Bupati hingga DPRD Sumbawa, Senin (18/1) tadi. Untuk BPM-LH belasan massa yang tergabung dalam LSM Garuda ini, mempersoalkan tentang dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), kemudian berlanjut ke DPPK kantor Bupati untuk mempertanyakan pajak galian C tersebut.

Koordinator Aksi A Rahim dalam keterangan persnya, mempermasalahkan pajak yang diterima pemerintah daerah dari PT MBNT, pengelola sekaligus penambang galian C dimaksud. Padahal aktivitas penambangan material itu tanpa mengantongi ijin dari Dinas Pertambangan NTB. Ia menduga kuat ada oknum pejabat yang bermain dalam proyek ini. Rahim menyebutkan penambangan material ini sudah berlangsung sejak Tahun 2015 lalu dan setiap bulan pajak terus dibayar perusahaan sebesar Rp 7,4 juta. Karena itu pihaknya mendesak pemerintah daerah segera menghentikan aktivitas penambangan sekaligus menyita alat berat yang beroperasi di lokasi tambang. Selain itu harus juga memberikan klarifikasi apakah pajak itu masuk PAD atau kantong pribadi.

Material Galian C dari Sumbawa ke Silus Sulawesi gunakan Kapal Tongkang
Material Galian C dari Sumbawa ke Silus Sulawesi gunakan Kapal Tongkang

Menanggapi hal itu Kepala DPPK Kabupaten Sumbawa, Drs H Baharuddin MM menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait ijin penambangan karena sudah menjadi ranah propinsi. Ia sudah berkoordinasi dengan Distamben Propinsi namun hingga belum mendapat penjelasan terkait dengan aktivitas penambangan tersebut. Kemudian mengenai penarikan pajak, itu sudah diatur UU. Ada dan tidaknya ijin, kewajiban DPPK untuk menarik pajak dari perusahaan tersebut.

Baca Juga  Pembunuh Penjaga Café Tertangkap di Seteluk KSB

Seperti diberitakan, aktivitas pengiriman material galian C dari Sumbawa ke Pulau Selus Sulawesi, mendapat sorotan dari DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Komisi IV yang menangani Bidang Pembangunan, Infrastruktur dan Perhubungan, informasi itu ditindaklanjuti dengan melakukan sidak ke Pelabuhan Badas, Sumbawa, belum lama. Dalam sidak yang mengajak serta wartawan ini, Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH melihat dari dekat aktivitas yang informasinya sudah berjalan sepanjang Tahun 2015. Tentu hal tersebut menjadi tanda tanya besar sebab sejauh ini komisinya tidak mengetahuinya, padahal perijinan terkait galian C ini sudah menjadi kewenangan propinsi. “Ini harus diusut tuntas,” ucap Nurdin Raba—akrab Legislator Udayana ini disapa.

Hasil pantauannya, material tersebut diangkut dari daratan Pulau Sumbawa melewati Pelabuhan Badas menggunakan kapal tongkang menuju Pulau Selus di wilayah Sulawesi. Untuk mengecek perijinannya, Nurdin berjanji secepatnya akan memanggil Dinas Pertambangan dan Dinas Perijinan Terpadu Provinsi NTB untuk memastikan legalitas pengiriman galian C tersebut keluar wilayah NTB.

Sementara itu Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Badas, Sentot Ismudiyanto, yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan muatan karena bukan ranahnya. Pihaknya hanya pengangkutannya apakah sudah memenuhi unsur atau tidak baik beratnya muatan, kelaikan (fisik) berlayar dan syarat administrative salah satunya memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). “Kami hanya memastikan keselamatan dalam pelayaran,” ucapnya, sembari mengakui jika pengangkutan material galian C tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2015 lalu. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.