Partai Pengusung Husni-Mo Diisukan Kapling SKPD

oleh -11 views

Fikri-Rafiq: Tidak Benar dan Menyesatkan

SUMBAWA BESAR, SR (15/01/2016)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat menjadi partai pengusung pasangan HM Husni Djibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah pada Pilkada Sumbawa. Koalisi dua partai inilah yang mengantarkan pasangan yang dikenal dengan sebutan Husni-Mo terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2016-2021. Tentunya dua partai ini sangat berjasa dan bisa menjadi penentu arah kebijakan bupati dan wakil bupati terpilih tersebut. Muncul isu yang ramai menjadi pembicaraan masyarakat jika masing-masing partai ini telah mengkapling SKPD untuk persiapan mutasi perdana setelah Husni Mo resmi dilantik. Dengan kata lain jatah beberapa dinas untuk ‘orang-orang’ PDIP, dan beberapa lainnya untuk ‘orang-orang’ Demokrat.

Isu ini dibantah Ketua DPC Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri AR S.Ag M.Si yang juga Ketua Tim Pemenangan Husni Mo. Kepada SAMAWAREA menghadiri PAW anggota DPRD Sumbawa, Kamis (14/1) kemarin, Fikri—sapaan akrabnya, menyatakan isu tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan. Menurutnya, penempatan pejabat structural di semua SKPD lingkup Sumbawa menjadi kewenangan dan hak prerogative Bupati dan Wakil Bupati. Untuk menempatkan orang di jabatan tertentu tidak asal comot ataupun titipan melainkan harus mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini mengamanatkan pembentukan panitia seleksi (Pansel) yang nantinya akan menilai sekaligus mengusulkan sedikitnya tiga orang pejabat untuk dipilih satu di antaranya oleh Bupati guna ditempatkan di salah satu SKPD. “Kami minta isu ini tidak dikembangkan karena akan meresahkan aparatur birokrat. Kami minta aparatur bekerja dengan baik, karena kami tidak ikut campur dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Itu hak prerogative bupati dan wakil bupati yang kami usung,” tegas politisi yang dikenal vocal ini.

Baca Juga  Jarot—Mokhlis Diyakini Mampu Wujudkan Ekonomi Berbasis Industri dan Pariwisata

Dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, Husni Mo sudah berkomitmen untuk menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat. Artinya sesuai kepangkatan, kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Husni Mo ungkap Fikri, tidak akan melakukan reformasi tukang sapu. Misalnya, ada kepala dinas yang tidak mendukung saat Pilkada kemarin dimutasi menjadi staf biasa bahkan ditempatkan di dinas tersebut. Ini tidak terjadi di pemerintahan Husni-Mo, karena tidak ingin mengulangi cara-cara pemerintahan terdahulu. Di bagian lain, Fikri menegaskan bahwa tim koalisi atau tim sukses gabungan PDIP—Demokrat tidak akan pernah dibubarkan. Tim ini akan tetap mengawal proses pemerintahan Husni-Mo dalam membangun Sumbawa dan menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Sumbawa, A Rafiq juga membantah jika PDIP telah mengkapling sejumlah SKPD. Meski partai pengusung dan bupatinya orang PDIP, pihaknya tetap menghormati hak prerogative Bupati, dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam hal mutasi dan birokrasi. “Kami sangat cerdas menyikapi masalah ini,” ucapnya.

Namun demikian sebagai tim sukses atau partai pengusung, pastinya akan dimintai pertimbangan atau masukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terutama dalam menempatkan seseorang di jabatan tertentu. Dan masukan yang diberikan tim koalisi pastinya berdasarkan pertimbangan kompetensi, prestasi dan kepangkatan. “Sebatas itu saja, untuk menentukan siapa-siapa itu urusan bupati dan wakil bupati, kami tidak terlalu jauh untuk ikut campur. Jadi salah besar dan menyesatkan isu yang berkembang jika kami telah mengkapling SKPD,” tandasnya.

Baca Juga  Fud Nilai Penjabat Bupati Tidak Berkapasitas Sebagai Pelapor

Senada dengan koleganya, Syamsul Fikri, Rafiq menegaskan bahwa tugas tim sukses setelah mengantarkan Husni Mo menjadi bupati dan wakil bupati terpilih, adalah mengawal pemerintahan tersebut agar berjalan sesuai aturan, tentunya dengan semangat membawa Sumbawa lebih hebat dan bermartabat. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.