Komisi IV DPRD NTB Usut Pengiriman Galian C ke Sulawesi

oleh -37 views
Material Galian C dari Sumbawa ke Silus Sulawesi gunakan Kapal Tongkang

Gunakan Kapal Tongkang Via Pelabuhan Badas

SUMBAWA BESAR, SR (10/01/2016)

Aktivitas pengiriman material galian C dari Sumbawa ke Pulau Selus Sulawesi oleh sebuah perusahaan besar, mendapat sorotan dari DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Komisi IV yang menangani Bidang Pembangunan, Infrastruktur dan Perhubungan, informasi itu ditindaklanjuti dengan melakukan sidak ke Pelabuhan Badas, Sumbawa, Minggu (10/1) sore. Dalam sidak yang mengajak serta wartawan ini, Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH melihat dari dekat aktivitas yang informasinya sudah berjalan sepanjang Tahun 2015. Tentu hal tersebut menjadi tanda tanya besar sebab sejauh ini komisinya tidak mengetahuinya, padahal perijinan terkait galian C ini sudah menjadi kewenangan propinsi. “Ini harus diusut tuntas,” ucap Nurdin Raba—akrab Legislator Udayana ini disapa saat ditemui SAMAWAREA di TKP.

Pimpinan Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani SH MH didampingi Syahbandar, Sentot Ismudiyanto melihat aktivitas Pelabuhan Badas
Pimpinan Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani SH MH didampingi Syahbandar, Sentot Ismudiyanto melihat aktivitas Pelabuhan Badas

Hasil pantauannya, kegiatan itu masih berlangsung. Material tersebut diangkut dari daratan Pulau Sumbawa melewati Pelabuhan Badas menggunakan kapal tongkang menuju Pulau Selus di wilayah Sulawesi. Untuk mengecek perijinannya, Nurdin berjanji secepatnya akan memanggil Dinas Pertambangan dan Dinas Perijinan Terpadu Provinsi NTB untuk memastikan legalitas pengiriman galian C tersebut keluar wilayah NTB. “Kami ingin memastikan apakah yang dikirim ini legal. Kalau kemudian illegal, kita akan panggil perusahaan bersangkutan,” ucap mantan pimpinan DPRD Sumbawa tiga periode dan sudah dua periode di DPRD Provinsi NTB.

Baca Juga  NU Peduli Bagikan Hewan Kurban untuk Para Pengungsi

Selain Dinas Pertambangan dan Perijinan Terpadu, sambung Nurdin, pihaknya juga akan mendatangi Syahbandar Pelabuhan Badas untuk mengetahui secara pasti sejak kapan pengiriman material dan dilakukan berapa kali, serta berapa berat tonase yang keluar untuk mengungkap volume yang terkirim. “Ini semua harus jelas karena menyangkut pendapatan asli daerah. Ketika pengiriman ini dilakukan secara illegal maka terjadi kebocoran penerimaan,” tukasnya.

Syahbandar Badas Sentot Ismudiyanto
Syahbandar Badas Sentot Ismudiyanto

Sementara itu Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Badas, Sentot Ismudiyanto, yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan muatan karena bukan ranahnya. Pihaknya hanya pengangkutannya apakah sudah memenuhi unsur atau tidak baik beratnya muatan, kelaikan (fisik) berlayar dan syarat administrative salah satunya memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). “Kami hanya memastikan keselamatan dalam pelayaran,” ucapnya, sembari mengakui jika pengangkutan material galian C tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2015 lalu. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.