Disinyalir Ada Korupsi di Penyeberangan Tano-Kayangan

oleh -18 views
Nurdin Ranggabarani SH MH, Pimpinan Komisi IV DPRD NTB

SUMBAWA BESAR, SR (09/01/2016)

Pimpinan Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurdin Ranggabarani SH MH mensinyalir ada korupsi di Penyeberangan Poto Tano-Kayangan terkait dengan penetapan tarif yang telah diberlakukan selama puluhan tahun. Indikasi ini semakin kuat jika laporan dan data yang disampaikan pihak Organda kepada komisinya benar-benar terbukti. Menurut Organda ungkap Nurdin Raba—akrab politisi PPP ini disapa, dalam tarif penyeberangan tersebut per milnya masih menggunakan penyeberangan Labuhan Alas—Kayangan yang mencapai 17 mil laut. Padahal jarak sekarang, Tano—Kayangan hanya sekitar 11 mil laut. Di sini sudah terjadi selisih atau kelebihan 6 mil laut belum lagi penurunan BBM yang diberlakukan per 5 Januari 2016 kemarin. Dari laporan ini, ungkap Nurdin Raba, Kadishub NTB menyebutkan ada tiga komponen yang diberlakukan dalam penetapan tarif tersebut yaitu asuransi, jarak dan jenis kendaraan. Namun hal itu diprotes Organda yang menyatakan sangat tidak benar ada komponen asuransi di dalamnya. Ketika tidak ada asuransi, jarak mil disesuaikan dengan rielnya di lapangan, dan BBM diturunkan, jelas Nurdin Raba, maka peluang untuk terjadinya penurunan tarif secara signifikan bisa diwujudkan dan hal itu akan meringankan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi. Diakui legislator Udayana ini, pemberlakuan tarif yang diduga tidak sesuai jarak ini sudah diberlakukan cukup lama. Dan ternyata selama ini pihaknya di DPRD tidak diberikan bahan yang benar oleh pemerintah. “Jika benar menggunakan jarak penyeberangan antara Pelabuhan Alas—Kayangan, Nurdin memastikan telah terjadi tindak pidana korupsi selama bertahun-tahun ini,” tegasnya.

Baca Juga  Fraksi Hanura Usul Cari Lahan Lain Lokasi Relokasi RSUD

Dengan fakta ini, DPRD telah dikadali pihak operator perhubungan darat dan pemilik kapal fery penyeberangan. Nsib serupa juga dialami Gubernur NTB yang dengan data diberikan pihak terkait bahwa jarak yang semestinya 11 mil dikatakan 17 mil, membuat orang nomor satu di NTB ini menandatangani penyesuaian tarif ketika itu. “Ini harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administrative tapi juga secara hukum,” desak Nurdin Raba. Yang perlu ditelusuri sekarang, lanjutnya, kemana kelebihan tarif ini sehubungan dengan jarak yang tidak sesuai, apakah ada permainan antara operator (ASDP) dengan regulator (pemerintah melalui dinas terkait). Ini yang akan diungkap oleh Komisi IV bersama dengan pihak terkait lainnya.

Desak Penyesuaian Tarif

Di bagian lain Komisi IV DPRD NTB mendesak Kadishub Propinsi untuk segera menyesuaikan tarif dengan mengambil momentum penurunan harga BBM. “Secepatnya dilakukan penyesuaian tarif, paling lambat 15 Januari mendatang karena dengan tarif sekarang sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya. Nurdin menilai percuma harga BBM diturunkan tanpa disertai penyesuaian tarif baik angkutan darat, laut dan udara. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan menggelar hearing dengan Organda untuk membahas pokok-pokok pikiran usulan penyesuaian tarif. Jika harga penyeberangan bisa ditekan, berdampak pada jasa travel yang juga akan ikut direvisi dan sangat positif bagi masyarakat terutama pengguna moda transportasi.

Untuk diketahui, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 552-731 Th. 2014 tanggal 20 November 2014 terkait tarif penyeberangan menyebutkan, angkutan penyeberangan Lintas Kayangan–Pototano untuk penumpang ekonomi Rp 20 ribu (dewasa) dan 12 ribu (anak-anak), kendaraan golongan I Rp 30 ribu, golongan II Rp 56 ribu, golongan III Rp 94 ribu, golongan IV–Rp 475 ribu (kendaraan penumpang) dan Rp 444 ribu (kendaraan barang). Kemudian kendaraan golongan V Rp 725 ribu (kendaraan penumpang) dan Rp 657 ribu (kendaraan barang). Golongan VI  Rp 1.166.000 (penumpang) dan Rp 1.015.000 (barang), golongan VII Rp 1.729.000, golongan VIII Rp 2.139.000 dan golongan IX Rp 2.719.000. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD