Spektakuler, KPPT Sumbawa Lampaui Target Retribusi Perizinan

oleh -3 views

SUMBAWA BESAR, SR (05/01/2016)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sumbawa telah berhasil melampaui target pencapaian pendapatan melalui penerimaan retribusi perizinan tertentu seperti IMB dan HO. Capaian ini dinilai spektakuler dan bersejarah, sebab selama lima tahun berturut-turut KPPT tidak pernah mencapai target. Kini pada Tahun 2015, KPPT di bawah kepemimpinan Wirawan S.Si MT, realisasi pendapatan dari IMB dan HO tercatat 161,35 persen atau Rp 806.759.600 melebihi target Rp 500 juta.

Ditemui di ruang kerjanya, Wirawan S.Si MT, Selasa (5/1), mengatakan capaian prestisius ini sebagai buah dari ikhtiar KPPT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian ijin yang ramah, cepat dan tepat waktu. Pelayanan seperti ini ternyata memiliki dampak yang sangat positif terhadap peningkatan pendapatan melalui penerimaan retribusi perijinan tertentu seperti IMB dan HO. “Selama lima tahun belakangan ini, tidak pernah mencapai target. Sekarang malah melebihi target dari 419 juta Tahun 2014, meningkat dua kali lipat menjadi Rp 806,76 juta,” sebutnya. Padahal diakui pejabat yang dekat dengan HUSNI-MO ini, untuk mencapai keberhasilan tersebut tidak ada penambahan petugas, penambahan dana penagihan, maupun dana verifikasi dan sosialisasi. Ini terjadi dari perbaikan layanan yang dilakukan KPPT. “Perbaikan layanan ternyata membawa keuntungan bagi institusi,” ucapnya.

Kepala KPPT Sumbawa, Wirawan S.Si MT
Kepala KPPT Sumbawa, Wirawan S.Si MT

Hal lain yang mempengaruhi realisasi pendapatan dari IMB, sambungnya, salah satunya adalah keaktifan jajaran KPPT melakukan penagihan terhadap pembayaran tertunggak. IMB yang sudah selesai tapi belum diambil pemohon, akan dicek dan ditelusuri sekaligus melakukan penagihan. Memang tidak semuanya tertagih dari Rp 80-an juta terealisasi Rp 24 juta atau 30 persen, tapi ini keberhasilan dan inovasi dalam menambah pendapatan di kas daerah. Ke depan realisasi dari penerimaan IMB ini akan jauh lebih tinggi mengingat sudah ada SOP yang jelas. KPPT sudah memiliki SDM yang memahami betul fungsi dan keberadaannya, di samping dukungan sofware sistem informasi yang memberikan pelayanan lebih baik lagi. “Kami sudah minta agar target KPPT dari retribusi IMB tidak lagi 500 juta tapi dinaikkan lagi targetnya. agar teman-teman lebih bekerja keras,” tandasnya.

Baca Juga  Banjir di Bima, 104.378 Jiwa Mengungsi

Kembali disinggung kondisi KPPT sebelum ia menjabat, Wirawan menyatakan lemah dan lamban dalam pelayanan terutama merealisasikan ijin masyarakat. Tak hanya itu birokrasi yang berbelit-belit memperpanjang masa penyelesaian perijinan. Di masa mendatang, hal ini harus diatasi. Di awal tahun ini akan diadakan rapat koordinasi perijinan yang melibatkan seluruh SKPD. Pihaknya menginginkan rapat tersebut melahirkan satu kesepakatan untuk melaksanakan secara utuh pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan satu pintu itu akan memudahkan masyarakat karena datang ke satu institusi mampu melayani persoalan dari hulu dan hilir. Kebijakan yang selama ini memakan waktu pengurusan dapat dipangkas. Misalnya rekomendasi tekhnis dari SKPD cukup diganti dengan berita acara verifikasi lapangan ditandatangani petugas yang ditentukan masing-masing SKPD. Berita acara ini yang menjadi dasar proses penerbitan dan penandatangan ijin. Jika ini terealisasi akan memangkas waktu minimal satu minggu. IMB yang selama ini selesai 12 hari dapat diperpendek hanya dalam 5 hari. Wirawan juga akan mengusulkan merubah SOP, dengan memberlakukan permohonan ijin paket usaha.  Contohnya, seorang pengusaha ingin membangun hotel. Prosedur yang harus dipenuhi untuk saat ini adalah harus mengajukan IMB, HO, IPPT, dan terakhir ijin hotel. Untuk mengurus dokumen ini secara terpisah membutuhkan waktu selama 1 bulan. Jika diberlakukan ijin paket usaha dengan melakukan satu kali tinjau lokasi, maka akan ada pemangkasan waktu yang sangat efisien sehingga masyarakat lebih cepat terlayani, dan dunia usaha menggeliat. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD