GMAK Kembali Berdemo, Kajari Siap Melayani

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (03/01/2016)

Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumbawa Barat akan kembali berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa. Aksi ini rencananya akan digelar Senin (4/1) besok menyusul surat pemberitahuan yang diterima Bagian Intelkam Polres Sumbawa, belum lama ini. Sebelumnya GMAK pimpinan Syahril Amin ini berunjukrasa dengan membawa puluhan massa. Kali ini jumlah massa akan dilipat-gandakan, sebab dari surat pemberitahuan itu jumlah orang yang terlibat dalam aksi tersebut mencapai 500 orang. Menanggapi rencana GMAK tersebut, Kajari Sumbawa, Paryono SH MH yang dikonfimasi SAMAWAREA, kemarin, menilai aksi unjukrasa itu merupakan hak setiap warga negara dan diatur dalam undang-undang. “Silakan saja berdemo asalkan sesuai aturan dan tidak anarkis,” katanya.

Siapapun yang datang ke kejaksaan ungkap Kajari akan diterima dengan tangan terbuka, termasuk yang ingin mengetahui perkembangan kasus yang ditangani. Namun Ia menolak jika ada pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap penanganan kasus apalagi mendikte dan melakukan pemaksaan kehendak. Menurut Kajari, pihaknya memiliki SOP (Standard Operating Procedure) dalam menangani perkara yang masuk. Dan ada komimen yang kuat dari jajarannya untuk menuntaskan setiap kasus yang dilaporkan. Ketika memenuhi unsur, maka akan ditindaklanjuti dan harus selesai. Terkait dengan sudah adanya tersangka dalam beberapa perkara yang ditangani, akan dipelajari. Ketika kasusnya menggantung akan dicek mengapa itu bisa terjadi. Demikian dengan kasus yang penanganannya dihentikan juga akan dibeberkan. “Kami akan bersikap transparan untuk menjelaskan mengapa suatu kasus harus dilanjutkan dan mengapa harus dihentikan,” tandasnya.

Baca Juga  Kerap Sasar WNA, Pejambret Ditembak

Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan status seseorang tidak boleh “digantung”. Misalnya ada tersangka yang meninggal dunia maka proses hukumnya akan dihentikan. Namun jika sudah ada perhitungan kerugian negaranya, maka instrumen Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang akan masuk yaitu menagih kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut. “Kami berharap masyarakat untuk tidak khawatir sebab kami komit dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami tidak ingin didikte apalagi diintervensi. Sebab dalam penanganan korupsi kami memiliki sejumlah tahapan dan SOP,” demikian mantan Kabag Tata Usaha Kejati Jateng ini.

Seperti diberitakan, sebelumnya 23 Desember 2015 lalu GMAK menggedor Kejaksaan Negeri Sumbawa. Gerakan ini mendesak jajaran Adhiyaksa untuk menuntaskan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di KSB. Seperti kasus dugaan suap dan manipulasi ijin PT Wiratha Karya, kasus rumah adat, DAK, Kasus Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, Rumah Sakit Asy Syifa, Kasus Dermaga Labuan Lalar dan Kasus Escavator Amfibi. Massa menagih komitmen kejaksaan sebab ada kasus dugaan korupsi yang tersangkanya masih berkeliaran. Jika hal itu tidak direalisasikan, mereka kembali datang menggelar aksi yang sama dengan massa lebih besar. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD