SK AL Dicabut, Golkar Sumbawa Tunggu Instruksi DPP

oleh -3 views
Wakil Ketua DPRD Sumbawa Dr. Drs A Rahman Alamudy SH M.Si

SUMBAWA BESAR, SR (01/01/2016)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Pencabutan SK Agung Laksono yang dilakukan Menkumham pada 30 Desember 2015 kemarin setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). SK Pencabutan ini bisa berdampak pada kondisi Golkar di daerah. Namun hal itu ditepis Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, Drs A Rahman Alamudy SH M.Si yang ditemui SAMAWAREA, Jumat (1/1) dinihari.

Menurut Abi Mang—sapaan akrab politisi santun ini, dengan putusan Menkum HAM itu untuk sementara kepengurusan Golkar mengalami kevakuman. Jika dilihat dari putusan Menkum HAM tersebut ada saran yang mengharapkan Mahkamah Partai untuk mengambil langkah-langkah salah satunya menggelar Munas Golkar pada Tahun 2016.

Meski demikian, Golkar di daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa dalam keadaan tenang dan tidak ada konflik. Untuk sikap selanjutnya, ungkap Abi Mang, pihaknya hanya menunggu instruksi DPP. “DPP sebelumnya meminta untuk tetap menahan diri dan tunggu instruksi selanjutnya,” ucap Abi Mang.

Sejauh ini antar dua kubu kevpengurusan Golkar di Sumbawa diakuinya terjalin dan terpelihara dengan baik. Pihaknya sudah bertemu kubu H Farhan Bulkiyah, berdialog dan menjaga komitmen untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Bahkan kedua kubu juga akan bertemu untuk membahas PAW salah seorang kader Golkar yang sebelumnya mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada. Rencananya kedua kepengurusan ini akan bertemu untuk mengambil keputusan. “Sudah ada keinginan kedua belah pihak duduk bersama, dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Yang jelas PAW tetap kita lakukan untuk kelangsungan partai,” pungkasnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  DPRD Sumbawa Akui Banyak Potensi Wisata yang Belum Terjamah