Vonis Bebas Fud Syaifuddin Belum Berakhir, JPU Banding

oleh -6 views

SUMBAWA BESAR, SR (23/12/2015)

Putusan bebas yang diterima Fud Syaifuddin—Wakil Bupati Sumbawa Barat terpilih yang didakwa dalam kasus tindak pidana pemilu (Tipilu) ternyata belum berakhir. Sebab pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa tidak terima dengan vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa, Selasa (22/12) kemarin.

Karena itu Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram. Sebelum JPU menuntut terdakwa 3 bulan penjara karena menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 187 ayat (2) jo pasal 69 huruf b UU RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Yaitu dengan sengaja menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon bupati dan/atau partai politik. “Kami sudah mengajukan banding atas putusan bebas itu ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Sumbawa,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho SH, di hadapan massa Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumbawa Barat yang berunjuk rasa di kantor kejaksaan setempat, Rabu (23/12) siang tadi.

Menurutnya putusan bebas itu merupakan ranah pengadilan, namun pihaknya perlu melakukan upaya mengingat pertimbangan majelis hakim berbeda dari dakwaan maupun tuntutan JPU. “Dilihat dari putusan hakim bahwa apa yang disampaikan terdakwa tidak dengan unsur sengaja, itu yang berbeda. Yang menurut kami itu bisa tapi oleh majelis hakim itu berbeda sehingga putusan pun berbeda dari tuntutan kami. Dan kamipun harus mempertahankan apa yang menurut kami itu bisa, unsurnya masuk,” jelas Feddy.

Baca Juga  Koordinator Pasubayan: Koster Menghentikan, Bukan Hanya Menolak

Sebelumnya Ketua Majelis Hakim, Hary Supriyanto SH MH didampingi dua anggotanya, Patria Gunawan SH dan Reza Tyrama SH pada sidang kemarin, menyatakan bahwa orasi yang disampaikan dalam kampanye Pilkada oleh Fud Syaifuddin selaku terdakwa yang dituding menghina etnis tertentu, tanpa unsur kesengajaan. Karena itu majelis hakim tidak sependapat dengan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan JPU. Apa yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD